Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo Pembagian Kartu JKN/KIS penerima bantuan iuran daerah oleh Pemkot Pasuruan di Gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan, Rabu (20/2).
Pasuruan, Bhirawa
Saat ini, terdapat 97,6 persen warga Kota Pasuruan mendapatkan jaminan layanan kesehatan dengan mengantongi kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS). Sedangkan sisanya, yakni sebesar 2,4 persen secepatnya diatasi.
Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menyampaikan Januari 2019, ada 203.201 penduduk telah terdaftar JKN/KIS atau setara 97,6 persen. Sedangkan sisanya, sekitar 5.000-6.000 jiwa lainnya belum terdaftar.
“Untuk sisanya, 5.000-6.000 jiwa akan segera kami rampungkan untuk tahun ini. Sehingga, tahun depan JKN/KIS d Kota Pasuruan sudah terkaver,” ujar Raharto Teno Prasetyo, usai meresmikan acara Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) dan Pembagian Kartu JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan, Rabu (20/2).
Menurutnya, dalam mengejar kekurangan tersebut, pihaknya akan melakukan sinkronisasi data untuk menuntaskan pemberian jaminan layanan kesehatan yang masih tersisa belum mendapatkannya.
“Sisanya akan langsung kami sinkronkan datanya. Supaya mengerti warga asli Kota Pasuruan. Sinkronisasi bekerja sama dengan BPJS dan Dispendukcapil Kota Pasuruan,” kata Raharto Teno Prasetyo.
Sekadar diketahui, Pemkot Pasuruan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk pembiayaan pemberian kartu JKN/KIS kepada 97,6 persen warga.
Atas capaian pemberian jaminan layanan kesehatan ini, kemudian menjadikan Pemkot Pasuruan mencanangkan diri masuk kategori UHC terkait layanan kesehatan berkualitas dan komprehensif. Selanjutnya, predikat UHC dapat diperoleh jika 95 persen dari total penduduk di suatu daerah, telah memiliki kartu Layanan Kesehatan. [hil]
