Sudah Ngoyo, Anggaran KI Jatim Hanya Terserap 82 Persen

2-KI provinsi jatim sengketaPemprov Jatim, Bhirawa
Meski sudah berusaha keras agar anggaran Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim bisa terserap minimal 95 persen seperti SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Jatim lainnya, ternyata upaya tersebut gagal. Lima orang komisioner yang baru dilantik pada 18 Agustus 2014 lalu hanya mampu menggunakan anggaran sebesar 82 persen saja, dari total anggaran Rp3,4 miliar.
Ketua KI Provinsi Jatim, Katty Tri Setyorini menuturkan, komisioner KI sebelumnya hanya bisa menyerap anggaran sebesar 33 persen saja. Sebab para komisioner yang habis masa jabatannya 19 Mei 2014 dan diperpanjang hingga terpilihnya komisioner baru, tidak boleh mengadakan kegiatan pasca 19 Mei. Itu artinya, mulai Mei – Agustus anggaran tidak  terserap meski sudah diperpanjang masa kerjanya.
“Sebenarnya kami sudah sangat ngoyo agar anggaran bisa terserap secara maksimal. Mulai 18 Agustus hingga sekarang kami hanya bisa menyerap 41 persen atau terserap 82 persen saja. Sisa anggarannya Rp541 juta kami kembalikan ke Kasda,” kata Katty, saat menggelar Press Gathering Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) KI Provinsi Jatim, di Kantor KI Jatim, Selasa (23/12).
Menurut dia, anggaran yang paling tidak banyak terserap adalah anggaran perjalanan dinas, yang nilainya mencapai Rp100 juta lebih. “Untuk menyerap anggaran kami tidak mengada-ada. Sisanya Rp541 juta ya itu kami kembalikan,” katanya.
Untuk anggaran 2015 mendatang, lanjutnya, KI Provinsi Jatim mendapat anggaran yang tidak lebih banyak dari 2014 lalu. “Kami tahun depan mendapat anggaran Rp3,1 miliar. Nilainya turun disbanding tahun ini. Tapi kami tetap akan berusaha keras agar dapat bekerja dengan baik. Salah satunya dengan membuat gebrakan baru,” ungkap perempuan asli Jember ini.
Gebrakan baru itu, jelas Katty, berupa program baru dan pertama kalinya di Indonesia. Yaitu program SIPSI atau Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi. Program ini diklaim Katty belum pernah ada sebelumnya di KI provinsi seluruh Indonesia, dan rencananya akan dilaunching tahun depan.
“Selama ini jika pemohon ingin mendaftarkan sengketa harus datang ke kantor KI. Kedepan, pemohon cukup mendaftar lewat online dan hasil sengketanya nanti juga akan di online-kan. Jadi sangat memudahkan pemohon karena tidak riwa-riwi ke kantor KI,” jelas Katty, yang didamping empat komisioner lainnya yaitu, Zulaikha, Wahyu kuncoro, Isrowi Farida dan Mahbub Junaedi.
Terkait penyelesaian sengketa informasi selama 2014, Katty menjelaskan, jumlah pemohon sengketa terbanyak dari perorangan yang mencapai 38 orang. Lalu dari LSM 35 permohonan, firma hukum 4 permohonan dan perkumpulan 1 permohonan.
Sedangkan untuk wilayah termohon paling banyak diterima Kabupaten Pamekasan 21 sengketa, disusul SKPD Pemprov Jatim 13 sengketa dan kabupaten/kota lainnya hanya di bawah lima sengketa. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak ada sengketanya seperti Banyuwangi.
“Untuk penyelesaian sengketa informasi yang sudah diputus sebanyak 104 sengketa, dalam proses 12 sengketa, belum diproses 29 sengketa, SP3 lima sengketa dan dicabut empat sengketa. Kami berharap semua sengketa dapat diselesaikan, tapi karena terbatasnya waktu, kami tidak bisa menyelesaikan tahun ini. ada yang harus diselesaikan pada 2015 nanti,” pungkasnya.  [iib]

Keterangan Foto : Komisioner KI Provinsi Jatim, Wahyu Kuncoro (kiri) saat memberikan keterangan soal perkembangan KI Provinsi Jatim selama 2014, di kantor KI Provinsi Jatim, kemarin.

Tags: