Guru honorer menilai beban kerja mereka yang lebih berat dari guru PNS berbanding jauh dengan kesejahteraan yang diterima. Hanya Rp 150 ribu per bulan.
Tulungagung, Bhirawa
Tenaga sukarelawan pendidikan di Tulungagung kembali menggugat. Setelah beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Tulungagung, Senin (27/2), mereka turun jalan dan masih menuntut pemberian insentif yang layak dan terhormat.
Aksi unjuk rasa yang berjuluk aksi damai 272 ini sempat melumpuhkan arus lalulintas di Alun-Alun Kota Tulungagung. Ratusan guru honorer tersebut tidak dapat memasuki Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso kediaman Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, karena berbarengan dengan acara lomba kuliner.
Sempat terjadi adu argumentasi antara perwakilan pengunjuk rasa dengan aparat Satpol PP. Para guru tetap bergeming ketika aparat Satpol PP mengarahkan mereka untuk pindah lokasi ke Kantor Pemkab Tulungagung.
Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, yang kemudian datang menemui pengunjuk rasa membuat suasana berubah cair. Apalagi ia merespon semua tuntutan guru yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Sukarelawan PendidikanTulungagung itu. Termasuk dengan menandatangani petisi yang dibuat pengunjuk rasa.
Isi petisi tersebut di antaranya, bertuliskan dengan tegas hentikan rekrutmen sukwan/GTT/PTT di instansi pemerintahan khususnya di lembaga pendidikan negeri per 27 Februari 2017 karena bertentangan dengan PP No. 56 Tahun 2012. Pengakuan keberadaan sukwan/GTT/PTT yang sudah terdata di Dapodik serta pemberian insentif yang layak dan terhormat untuk sukwan/GTT/PTT dari APBD.
Menurut Maryoto, masalah insentif yang layak bagi tenaga sukarelawan sudah ditindaklanjuti. Keberadaan guru sukwan/GTT/PTT sudah didata oleh Dinas Pendidikan. “Kami sudah usulkan. Tetapi tidak UMR. UMR itu berlaku pada buruh. Besarannya berapa tidak kami sampikan disini,” tandasnya.
Wabup pun meminta Dinas Pendidikan untuk memasukkan semua guru honorer dalam Dapodik. “Baik yang 24 jam atau tidak. Tidak ada lagi tenaga honorer baru yang dimasukkan. Kalau ada yang nyerobot laporkan pada saya,” tandasnya lagi.
Selain berunjuk rasa di depan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, para guru honorer ini juga melakukan aksi yang sama di Kantor DPRD Tulungagung. Mereka mendatangi kantor wakil rakyat Tulungagung kendati sebelumnya tidak melakukan pemberitahuan. Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE MSi sempat mempertanyakan pula kedatangan para guru honorer yang tanpa pemberitahuan itu.
Namun demikian, menurut Supriyono, DPRD Tulungagung sangat mendukung tenaga honorer pendidikan mendapat perhatian pemerintah. Utamanya terkait pemberian insentif yang layak. “Karena sekarang ada larangan (memberi insentif) perlu adanya solusi. Butuh mekanisme bertahap, seperti contohnya tenaga sukwan di SKPD dan RSUD yang legal,” paparnya. [wed]
