Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Kedua dari Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu.
Kalaedoskop 2016
Pemprov, Bhirawa
Perjuangan panjang dengan tanpa kenal lelah telah dilakukan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam upaya menjadikan masyarakatnya agar lebih maju, mandiri, bermartabat, dan lebih sejahtera. Perubahan dan terobosan berbagai terus dilakukan tak terkecuali bidang komunikasi dan informatika.
Di bidang komunikasi dan informatika, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, berkomitmen dan menyatakan bahwa Information Technology (IT) atau Teknologi Informasi menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menerapkan konsep good government. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, melakukan inovasi dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepada kepala SKPD agar pelayanannya cepat, transparan dan memuaskan, maka dalam membuat program harus menyertakan IT.
Atas komitmen itu pulalah, perlahan tapi pasti pembangunan bidang komunikasi dan informatika kini mulai menuai hasil yang membanggakan. Berbagai prestasi pun mulai diperoleh Jawa Timur di kancah nasional.
Prestasi diawali dengan mendapat penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2015 kategori Provinsi terbaik kedua tingkat nasional. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta.
Pesan Presiden Jokowi, Indonesia saat ini berada di era dimana pola komunikasi antara pemerintah dan rakyat berubah. Rakyat menginginkan transparansi, keterbukaan informasi, yang interaktif, dialogis dan pemerintah yang responsif. Karena itu, pemerintah di semua tingkatan harus segera berubah ke arah pemerintah yang lebih terbuka dan good government agar terbangun legitimasi dan kepercayaan publik.
Usai mendapat pesan presiden, Pakde karwo semakin yakin akan pentingnya pembangunan dan penerapan IT dijajarannya. Salah satunya, mengusulkan penerapan IT untuk mengatasi permasalahan dwelling time (waktu bongkar muat). Pengembangan sistem IT untuk pelayanan ekspor impor agar semua proses pra dan pasca terhadap ekspor impor dapat terpantau melalui sistem tracking IT dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dengan penggunaan IT akan memudahkan pengecekan apabila terjadi penyimpangan dalam proses. Dengan pemanfataan IT, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur menargetkan waktu menginap barang hingga keluar dari pelabuhan setempat (dwelling time) pada tahun 2017 hanya tiga hari.
Selain itu, di jajaran SKPD pemprov dan kabupaten/kota hingga ke tingkat desa juga didorong untuk konsisten mengelola dan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai amanah UU No 14/2008, karena tuntutan masyarakat adalah good governance (memberikan pelayanan publik secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan partisipatif) dan open government (terbuka dan tidak menutupi apa yang dilakukan).
Untuk mendorong dan memberi apresiasi atas kerja keras SKPD pemprov dan kabupaten/kota dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov Jatim memberikan penghargaan berupa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Award 2016.
Dasar pemberian penghargaan karena era reformasi membutuhkan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan, akuntabel serta melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi akan dapat mempercepat kinerja pelayanan publik yang jelas serta bisa menjangkau banyak orang.
Tak ketinggalan, pengelolaan kepegawaian di Jawa Timur juga tidak luput dari perubahan, Pengelolaan kepegawaian oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berbasis IT yakni pemanfaatan mesin absen atau finger print untuk menciptakan kedisiplinan pegawai. Hadirnya IT, ASN tidak bisa lagi kompromi dengan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Artinya, IT menjadi alat mengubah perilaku ASN dari tidak produktif menjadi produktif dan lebih disiplin.
Berbagai perjuangan dan dorongan yang dilakukan Gubernur Pakde Karwo ternyata bergayung sambut di jajaran SKPD pemprov dan kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Di tingkat provinsi, komitmen dan keinginan Pakde berhasil ditangkap dengan baik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dibidangnya.
Hal ini terlihat dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim No. 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik tertanggal 28 Agustus 2015. Keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik, pergub ini mendorong agar penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan serta dipelihara guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi, aman, dan berkesinambungan.
Selain itu, Pakde Karwo juga menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertanggal 24 Maret 2016. Pergub ini terbit guna mewujudkan kinerja aparatur yang optimal dalam memberikan pelayanan informasi publik melalui media sosial yang terbuka, efektif dan interaktif antara instansi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah provinsi.
Tidak hanya itu, wujud keseriusan Pakde Karwo juga dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemprov Jatim tertanggal 20 Mei 2016. Pergub ini terbit sebagai blue print atau IT Master Plan dalam upaya untuk pengintegrasian dalam pola pengembangan dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan lintas sektoral.
Guna mendukung pergub tersebut, Pakde Karwo juga telah membangun data center Pemprov Jatim yang terpusat di kantor Dinas Kominfo Jatim. Pusat data atau data center merupakan fasilitas untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
Data center diperlukan antara lain untuk memudahkan integrasi data serta kemanan data agar tidak di-colocation ke luar negeri. Colocotion adalah sebuah tindakan meletakkan server di sebuah penyedia jasa data center. Sedangkan hosting adalah menyimpan aplikasi kepada penyedia jasa data center. Data center juga berperan penting bagi aktivitas lain, seperti sistem dalam keamanan ATM, e-commerce.
Rentetan Penghargaan Diterima Pemprov di Bidang Kominfo
Satu tahun berjuang berupaya memberikan yang terbaik, maka acungan prestasi pun kembali muncul untuk Provinsi Jatim. Yakni Provinsi Jatim sebagai peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik dengan meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2016 Kategori Provinsi Terbaik Tingkat Nasional.
Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi di Istana Wakil Presiden.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyampaikan pesan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan cerminan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Indonesia sebagai negara demokrasi mengutamakan prinsip dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat.
Artinya adalah yang memilih dan yang dipilih harus selalu bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi pejabat yang telah dipilih oleh masyarakat tentu harus menyampaikan rasa tanggung jawabnya berupa informasi yang benar dan terpercaya kepada masyarakat. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan pro aktif menyampaikan proses pembangunan.
Prestasi Jawa Timur sebagai provinsi terbaik pertama keterbukaan informasi publik merupakan hasil kerja keras dari hasil karya nyata Gubernur Jatim Soekarwo bersama badan publik di lingkungan Pemprov Jatim termasuk Dinas Kominfo dan Komisi Informasi (KI) Jatim yang telah mendorong semua badan publik di lingkungan Pemprov Jatim agar menyampaikan informasi lebih transparan.
Rentetan prestasi prestasi lainpun turut mengalir menghiasi nama besar Provinsi Jatim di bidang komunikasi dan informatika, yakni, peringkat 2 Second Indonesia Smartnation Provinsi Jawa Timur (Gold Champion) Kategori Provinsi Besar pada 29 Nopember 2016. Lalu, enghargaan sebagai Pelopor PPID Badan Publik Pemerintah di Provinsi Jawa Timur pada 13 Desember 2016 serta peringkat satu Kategori Pemerintah Provinsi Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 20 Desember 2016.
Dinas Kominfo sebagai SKPD di Provinsi Jawa Timur yang mendapat tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan cita cita Pakde Karwo menjadikan masyarakat agar lebih maju, mandiri, bermartabat, dan lebih sejahtera melalui teknologi informasi, juga turut mendapatkan beberapa prestasi, yakniPredikat Nilai A (Memuaskan) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 pada 6 Desember 2016 dan Penghargaan PPID Pembantu Sebagai Pendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jatim oleh Komisi Informasi Provinsi Jatim pada 13 Desember 2016.
Rentetan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik dari peringkat 2 menjadi peringkat 1 serta berbagai penghargaan bidang IT yang diraih Pemprov Jatim merupakan hasil perjuangan bersama seluruh elemen mulai pimpinan hingga bawahan yang sudah selayaknya disyukuri.
Yang terpenting, bagaimana kita mampu mempertahankan dan mampu menjadi lebih baik lagi dari apa yang telah kita raih saat ini. Artinya, perjuangan belum selesai. Tahun 2017 telah di depan mata, mari kita tatap tahun depan dengan semangat dan kinerja yang lebih baik, agar cita cita Pakde Karwo bersama Gus Ipul dalam upaya menjadikan masyarakatnya lebih maju, mandiri, bermartabat, dan lebih sejahtera dapat terwujud. Semoga Jawa Timur selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan menjadi Provinsi yang makmur dan berakhlak mulia. [iib]
Prestasi Dinas Kominfo Jatim
1. Peringkat 2 Second Indonesia Smartnation Provinsi Jawa Timur (Gold Champion) Kategori Provinsi Besar pada 29 Nopember 2016.
2. Penghargaan sebagai Pelopor PPID Badan Publik Pemerintah di Provinsi Jawa Timur pada 13 Desember 2016 serta
3. Peringkat 1 Kategori Pemerintah Provinsi Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 20 Desember 2016.
4. Predikat Nilai A (Memuaskan) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 pada 6 Desember 2016.
5. Penghargaan PPID Pembantu Sebagai Pendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada 13 Desember 2016.
