Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Menkopolhukam RI Jendral TNI (Purn) Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (30/11).
Pemprov, Bhirawa
Kesuksesan Jatim dalam menjaga suasana yang aman dan nyaman mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Pemprov Jatim, di bawah kendali Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dinilai pemerintah pusat mampu terus mengembangkan demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik yang tumbuh secara kondusif.
Atas keberhasilan Jatim mengembangkan demokrasi dan menjaga stabilitas politik, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia memberikan Anugerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 bagi provinsi berprestasi.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Soekarwo dari Menko Polhukam Jend TNI (Purn) Wiranto pada acara pemberian anugerah dan sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia di Puri Ratna Ballroom Grand Sahid Jaya Hotel Jl Jenderal Sudirman Kav 86 Jakarta, Rabu (30/11).
Capaian IDI Provinsi Jatim terus meningkat sebesar 6,54 poin dari capaian sebesar 70,36 pada 2014 tumbuh menjadi 76,90 pada 2015. Bahkan, capaian IDI Provinsi Jatim pada 2015 melebihi nasional yang hanya sebesar 72,82 persen. Penilaian tersebut didasarkan pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang IDI bersama Kemenko Polhukam dengan kementerian/lembaga pada 3 Agustus 2016 yang lalu.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo menegaskan, kesuksesan menjaga demokrasi di Jatim yakni adanya ruang publik yang dibangun sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Maka, dialog menjadi kata kunci di dalam setiap menyelesaikan segala permasalahan yang timbul.
Saat menjawab media terkait adanya keseimbangan kebebasan dan hukum di Jatim Pakde Karwo menyebut bahwa di Jatim tidak pernah ada pertikaian antar partai politik sehingga suasana yang tumbuh dapat dirasakan secara kondusif, harmonis, aman dan nyaman.
“Di Jatim tidak ada faksi-faksi, tapi faksi Jawa Timur. Artinya, semua partai politik berkumpul menjadi kekuatan yang bernama Jatim. Itulah yang kami namakan keseimbangan. Akan tetapi, jika keputusan yang diambil melibatkan satu unsur, maka musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek aspek yang diukur dalam capaian IDI. Ketiga aspek tersebut meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Aspek kebebasan sipil di Jatim terlihat dari meningkatnya kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari rasa diskriminasi. Indikator lainnya, juga terlihat dari kebebasan berkumpul dan berserikat. Indeks aspek kebebasan sipil ini mengalami peningkatan sebanyak 85,26 persen pada 2015 dibanding pada 2014 sebesar 81,26 persen.
Untuk indeks terkait aspek politik juga meningkat. Hal itu bedasarkan data BPS pada 2014 sebesar 56,29 persen meningkat menjadi 67,44 pada 2015. Salah satu indikatornya terlihat dari berkurangnya jumlah demonstrasi yang berujung pada tindak kekerasan. Selain itu, indeks aspek hak hak politik juga terlihat dari bertambahnya pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara untuk, aspek lembaga demokrasi, pada 2014 sebesar 78,54 persen meningkat pada 2015 sebesar 81,39 persen. Pakde Karwo mendeskripsikan bahwa indeks variable yang naik berkat hubungan yang harmonis antara peran eksekutif dan legislatif di Jatim.
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dahulu negara Indonesia terbentuk karena adanya demokrasi. Demokrasi bisa berkembang dengan baik dan sempurna jika kesejahteraan masyarakat terpenuhi.
Ia menjelaskan, bahwa demokrasi merupakan keterpaduan antara kebebasan dan kewajiban. Kebebasan dan kewajiban harus berjalan seimbang, tidak melebihi dari aturan dan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan dari demokrasi yang berlebihan serta tidak sesuai dengan aturan hukum akan menghasilkan tindakan anarkisme dan berujung pada kerusakan.
“Penghargaan IDI ini menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Capaian IDI diukur berdasarkan tiga aspek, 11 variable dan 28 indikator. Aspek-aspek yang diukur meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi,” katanya. [iib]
