Sukseskan Vaksinasi Kolosal Nasional

Bisa Memilih Merek, dan Tempat Vaksinasi Mandiri

Oleh :
Yunus Supanto
Wartawan Senior Pegiat Dakwah Sosial Politik

Vaksinasi telah direkomendasikan ahli kesehatan seluruh dunia sebagai “hulu” (esensial), pertahanan melawan pandemi CoViD-19. Bersama ke-taat-an terhadap protokol kesehatan (Prokes), bagai prosedur wajib mencegah penularan. Terutama pada orang terdekat. Bahan vaksin niscaya telah disesuaikan dengan ancaman “unsur musuh,” serta memiliki standar etika proses pembuatan sebelum memperoleh izin edar. Maka narasi palsu (hoax) pasti tertolak, berlawanan dengan realita.
Selama ini di seluruh dunia, tiada negara yang salah memberikan vaksinasi. Dalam sejarah pencegahan penyakit, vaksinasi (dengan istilah lain disebut imunisasi), selalu menjadi andalan dalam keadaan darurat wabah. Setidaknya telah terdapat enam merek vaksin yang memperoleh izin edar penggunaan darurat (Emergency Use Authorization). Berbagai negara seluruh dunia telah bekerja keras memproduksi vaksin. Dengan etika proses produksi yang memerlukan waktu sangat panjang.
Etika utama produksi vaksin, adalah asas safety (keamanan), efficiency (efisien), dan imunogenocity (ke-mujarab-an membentuk imunitas). asas safety (keamanan), efficiency (efisien), dan imunogenocity (ke-mujarab-an membentuk imunitas). Pada ujungny masih ditentukan kekuatan efikasi (kemanjuran) sesuai persyaratan Badan Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organisation). Dalam hal vaksin CoViD-19, WHO mensyaratkan efikasi minimal 50%.
BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) telah meng-garansi keamanan, dan kemanjuran vaksin. Tingkat efikasi (kemanjuran) Sinovac sebesar 65,3%. Sudah jauh melampaui persyaratan WHO. Tetapi tidak sembarang vaksin digunakan di Indonesia, karena terdapat UU Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. Sebelumnya, pemerintah telah mengirim delegasi BPOM, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) men-supervisi faktual proses pembuatan bahan vaksin CoViD-19.
Supervisi faktual sampai ke negeri China (di pabrik Sinovac), dan pendalaman vaksinasi negeri lain. Berdasar audit bahan dan proses produksi vaksin, MUI menyatakan (fatwa) vaksin Sinovac bersifat “suci dan halal.” BPOM merupakan lembaga independen negara. Sedangkan MUI merupakan organisasi kemasyarakatan indeenden berbasis keagamaan. BPOM, dan MUI sering menjadi rujukan negara-negara lain (se-kawasan Asia) dalam rekomendasi kandungan obat dan makanan, serta fatwa ke-halal-an.

Sudah Rutin Vaksinasi
Organisasi profesi kedokteran nasional (PB-IDI, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia) telah merekomendasikan vaksinasi CoViD-19. Bahkan seluruh guru besar (profesor) epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat merekomendasikan vaksinasi dengan tambahan saran “segera.” Seperti rutin pada pelaksanaan imunisasi. Kementerian Kesehatan telah biasa melaksanakan program “pekan imunisasi.” Dalam sebulan imunisasi sudah tuntas seluruh Indonesia. Tak terkecuali menyasar bayi usia sehari sampai 24 bulan.
Vaksinasi (dengan istilah lain disebut imunisasi) di Indonesia telah menjadi pengalaman rutin tenaga kesehatan. Bahkan gerakan imunisasi disokong secara masif oleh ibu-ibu di setiap permukiman, di desa dan di kota. Imunisasi lazim dilaksanakan serentak dengan jargon “pekan imunisasi,” atau “bulan imunisasi.” Sangat populer dikalangan ibu-ibu se-tanahair. Termasuk yang paling akhir, imunisasi DPT (diphteri). Idealnya, vaksin ini diberikan minimal tiga kali seumur hidup sejak berusia dua tahun.
Dalam hal pemberantasan diphteri, vaksinasi juga menyasar bayi usia di bawah satu tahun, 18 bulan, dan anak usia Sekolah Dasar (SD). Sekolah akan menjadi ujung tombak program pencegahan wabah penyakit menular, melalui vaksinasi. Orang dewasa dengan gejala demam dan radang tenggorokan, juga boleh meminta vaksin DPT. Bahkan setiap orang, juga boleh meminta suntik vaksin di Puskesmas (dan Pustu), gratis. Imunisasi lebih baik (efektif) jika diberikan periodeik, setiap 10 tahun.
Sebenarnya pemerintah (presiden Jokowi) tak perlu ragu menarget vaksinasi CoViD-19 dalam sebulan. Asal pemerintah telah menyediakan vaksin hingga ke seluruh daerah. Bantuan tenaga vaksinator akan mudah diperoleh. Karena Indonesia memiliki jutaan mahasiswa Kedokteran, Keperawatan, dan Kebidanan. Di berbagai daerah umumnya telah memiliki STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan). Juga fakultas Kedokteran di ibukota propinsi.
Vaksinasi merupakan kewajiban pemerintah, bersifat mandatory. Kewajiban berdasar perintah undang-undang (UU) tertinggi. Bahkan urusan kesehatan di-amanat-kan konstiusi sebagai hak asasi manusia, tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (1). Dinyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Konstitusi negara bukan hanya satu pasal mengamanatkan ketahanan kesehatan. Melainkan lebih lex specialist, diatur dalam UUD pasal 34 ayat (3), dinyatakan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Bahkan pada kerjasama dunia tentang indeks pembangunan manusia, urusan kesehatan di-posisi-kan pada urutan nomor satu (di atas pendidikan).

Wajib dan Mudah
Keserentak vaksinasi nasional seyogianya segera, dan tidak lama-lama. Setelah presiden, dan seluruh gubernur, serta bupati dan walikota, segera disusul tenaga kesehatan. Juga tidak perlu menunggu berselang lama. Segera berlanjut menyuntik 181,5 juta rakyat Indonesia. Pemerintah patut menanggung seluruh biaya vaksinasi, kecuali yang memilih pola mandiri. Kelonggaran vaksinasi mandiri patut diapresiasi, dengan visi percepatan. Sekaligus meringankan beban pemerintah.
Vaksinasi mandiri yang bersifat personal tidak boleh mengendurkan visi Negara untuk perlindungan ketahanan kesehatan masyarakat. Karena vaksinasi bersifat wajib diikuti seluruh masyarakat, berdasar UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan, mewajibkan setiap orang mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pada ayat (1) dinyatakan, “Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.”
Keserentakan dan kecepatan vaksinasi bisa dilakukan di Indonesia, karena suasana yang khas. Yakni, dukungan 10 ribu Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia, tidak terdapat dukungan fasilitas kesehatan sebanyak di Indonesia. Sebagian besar Puskesmas telah melayani rawat inap, seperti di rumah sakit. Bahkan memiliki peralatan tak kalah dengan rumahsakit swasta. Terdapat 144 jenis diagnosis yang bisa ditangani Puskesmas. Biaya kesehatan masyarakat semakin murah, dan mudah (tidak berbelit-belit).
Tetapi upaya “hulu” yang lain dalam penanganan CoViD-19, bukan hanya vaksinasi. Melainkan juga taat terhadap Prokes, tetap harus melakukan 3M. Yakni, mengenakan masker, mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun, serta menjaga jarak aman antar-orang. WHO dalam rilis paling akhir menyatakan masker merupakan “hulu” benteng pencegahan CoViD-19. Penambahan kasus positif CoViD-19 bersamaan dua pekan PPKM disebabkan pelanggaran Prokes 3M.
Berdasar catatan Polda Jatim, dalam sepuluh hari pertama PPKM sebanyak 1,2 juta warga Jawa Timur telah ditindak sesuai prosedur Prokes. Didominasi pelanggaran tidak menggunakan masker dengan baik dan benar. Tindakan oleh aparat berupa teguran lisan (773 ribu orang), dan tertulis. Sampai penindakan administrasi sebanyak 4.675 orang. Nilai denda mencapai hampir Rp 300 juta. Serta sanksi penyitaan 36 ribu lebih KTP dan paspor.
Seluruh masyarakat menginginkan pandemi segera berlalu. Karena bertahan hidup dengan “secuil” Bansos (bantuan sosial) tidak akan membawa kebahagiaan. Mayoritas masyarakat niscaya akan mendukung upaya pemerintah menanggulangi pandemi, terutama segera memulihkan lapangan pekerjaan.

——— 000 ———

Rate this article!
Tags: