Menghapus Sekat Pendidikan Formal – Non Formal
Surabaya, Bhirawa
Pendidikan merupakan pondasi dalam membangun bangsa yang berperadaban. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak mau setengah-setengah dalam menggarap setiap lini dalam pendidikan. Diantaranya dengan mencanangkan diri sebagai pelaksana pendidikan karakter untuk yang pertama kalinya di Indonesia.
“Sebelum pendidikan karakter digaungkan melalui kurikulum baru 2013, pada 2011 Jatim telah lebih dulu menggarapnya. Ini menjadi tanda, bahwa pembangunan pendidikan di Jatim telah memberi sumbangsih bagi peradaban Indonesia di masa mendatang,” tegas Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi, Minggu (4/5).
Disamping pendidikan karakter, Jatim secara utuh telah melaksanakan pendidikan tanpa sekat ekonomi dan sosial. Hal ini dibuktikan dengan perhatian yang seimbang antara pendidikan formal dan non formal. Semua mendapat prioritas yang setara mulai jenjang di pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan menengah (Dikmen) dan kejuruan, Pendidikan Luar Biasa (PLB), pendidikan kesetaraan serta kursus dan pelatihan.
“Bahkan menjelang berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Economic Comunity (AEC) 2015 mendatang, telah disiapkan program pro poor dan pro job,” ungkap dia.
Pro poor menekankan pendidikan tsanawiyah, diniyah, sampai pendidikan buta aksara. Sementara, pro job-nya dengan meningkatan kompetensi siswa dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)yang punya daya saing.
Kabid Dikmenjur Drs Hudiyono MSi
Peran Pendidikan Kejuruan terhadap AEC 2015
ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 sudah di depan mata. Untuk menghadapi momentum itu, Dindik Jatim menyadari dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Karena itu, pendidikan kejuruan menjadi salah satu diprioritaskan.
Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim, Drs Hudiyono Msi mengatakan, sesuai amanah Gubernur Jatim Soekarwo, pendidikan kejuruan akan terus dikembangkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Dalam hal kualitas, Dindik akan melakukan penyelarasan kurikulum SMK dengan Dunia Usaha, Dunia Industri (DUDI). SMK juga didorong untuk melakukan kerja sama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, jurusan yang minim peminat tetapi sangat dibutuhkan DUDI, akan mendapat pendampingan khusus dari Dindik Jatim.
“Secara kuantitas, kami akan memperluas akses pendidikan kejuruan dengan mendirikan 200 SMK mini di pondok pesantren. Pendirian ini telah menjadi program yang digadang-gadang oleh Gubernur Jatim agar terealisasi tahun ini,” ungkap dia.
Kabid PNFI Abdun Nasor beserta Kasi Dikmas Ninik Astuti dan Kasi Pendidikan Karakter Endang Widiastuti
Konsisten Tekan Angka Buta Aksara
Tak dapat dipungkiri, tingginya jumlah penduduk di Jatim menyisahkan sejumlah persoalan sosial. Diantaranya ialah tingginya jumlah buta aksara yang mencapai 596.144 warga. Jumlah ini jauh lebih baik dibandingkan tiga tahun lalu yang mencapai 1.200.808 warga.
“Masih tersisah 49,65 persen penyandang tuna aksara yang belum tergarap. Karena itu, Jatim telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Tahun ini jumlahnya mencapai Rp75,6 miliar,” ungkap Kabid PNFI dan Nilai Budaya Dindik Jatim Nasor.
Anggaran tersebut akan didistribusikan untuk program pemberantasan buta aksara mulai jenjang dasar hingga lanjutan. Sebanyak Rp38,8 miliar akan disalurkan untuk menggarap 107.790 warga buta aksara dasar. Sementara sebesar Rp36,8 miliar akan disalurkan untuk 80 ribu warga buta aksara lanjutan. “Untuk dasar, kita memiliki strategi pendampingan yang cepat. Yaitu, strategi batung-bingar (baca, menghitung, berbicara dan mendengar). Sedangkan untuk lanjutan, warga juga akan dilatih untuk berwirausaha,” tutur dia.
Kepala UPT PPPK Drs Sumardijono MSi
Bertekad Jadi TUK Nasional
UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dindik Jatim bertekad menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) nasional pada tahun 2014 ini. Bukan hanya satu, melainkan dua TUK, yakni TUK Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan TUK Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumardijono Msi mengatakan, tim Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah melakukan verifikasi kelayakan sarana dan prasarana sebanyak dua kali. Artinya, tidak lama lagi UPT PPPK bisa menjadi TUK. “Ini untuk menyongsong AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang,” katanya.
Keberadaan TUK ini, lanjut Sumardijono, difungsikan untuk memfasilitasi para guru SMK di Jatim yang ingin memiliki sertifikat keahlianyang diakui secara nasional. Selain itu, dengan hadirnya TUK LSP dan LSK di UPT PPPK Dindik Jatim, bisa berdampak pada peningkatan kompetensi guru sehingga kualitas siswanya turut meningkat. “Siswa SMK bisa cepat untuk mencari pekerjaan karena diajar oleh guru yang kompeten,” ungkapnya.
Kabid PMP – PMA Drs Bambang Sudarto MSi
Siap Menjaga Prestasi Jatim
Predikat Jatim sebagai langganan peraih hasil Ujian Nasional (UN) terbaik kembali akan dipertahankan. Tak hanya itu, prestasi lainnya di level nasional juga akan menjadi target yang harus tetap dijaga pada tahun ini.
Kabid PMP-PMA Dindik Jatim, Drs Bambang Sudarto mengatakan, langkah untuk tetap menjadi yang terbaik akan dilakukan dengan menyiapkan guru-guru untuk mendidik siswa. Pelatihan guru akan diperbanyak dibanding 2013 lalu. Tahun lalu, pelatihan dilakukan untuk 3 ribu guru, sedangkan tahun ini peningkatan menjadi 5 ribu guru. Proses pelatihan terhadap guru menggunakan sistem mind mapping.
Bambang yakin, hasil dari pendidikan yang baik akan membawa siswa berprestasi di semua ajang. Misalnya, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Dalam event ini, Jatim berhasil menjadi juara umum selama 7 kali.
Artinya, sejak even ini digelar, belum ada satupun provinsi lain yang diberi kepercayaan untuk menjadi juara umum. Prestasi UN juga akan menjadi incaran. Jatim membidik kembali menjadi yang terbaik, mulai prestasi personal hingga lembaga.
“Makanya kami siapkan semua strategi. Kami yakin Jatim bisa menjadi provinsi yang luar biasa,” kata Bambang. [tam]
