Sumenep, Bhirawa
Program korporatisasi garam rakyat yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mendapat dukungan legislator Kabupaten Sumenep. Wakil rakyat meminta dinas terkait lintas sektor ikut mendukung agar korporatisasi garam rakyat di Sumenep ini bisa berjalan sukses dan memutus kran garam impor.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juhari, menjelaskan, program korporatisasi garam rakyat merupakan jawaban atas peningkatan hasil produksi garam rakyat, sekaligus upaya untuk menstabilkan harga garam yang menguntungkan petani atau di atas nilai ongkos produksi.
Menurut Juhari, program korporatisasi garam rakyat bertujuan terealisasinya swasembada garam nasional sekaligus menghentikan impor garam industri pada 2016. “Korporatisasi garam rakyat merupakan terobosan bagus untuk menaikkan kesejahteraan petani sekaligus merealisir ketersediaaan garam setara dengan angka kebutuhan nasional,” papar Juhari, Senin (16/3).
Menurut Juhari, sukses tidaknya program korporatisasi garam ini bergantung keberpihakan dinas terkait. Itu sebabnya, Juhari meminta dinas terkait lainnya membantu pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep. Seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan kalangan perbankan di Sumenep.
“Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindag dan Dinas Koperasi harus rajin memberikan sosialiasi program korporatisasi garam rakyat. Apalagi, Sumenep tercatat sebagai salah satu dari 44 kabupaten di Indonesia yang melaksanakan program korporatisasi garam rakyat,” saran Juhari.
Juhari menjelaskan, program ini merupakan inisiasi KKP melalui Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K). Program korporatisasi garam untuk mendukung swasembada garam konsumsi yang diraih pada 2012 agar berlanjut menaikkan produksi garam untuk industri yang masih impor.
Melalui program ini, kata Juhari, diharapkan adanya minimal 50 hektare kawasan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) selaku sentra penghasil garam dapat mengubah tata kelolanya. Selama ini, petani garam langsung menjual ke produsen, nantinya akan ada sistem koperasi dan gudang garam petani untuk menghindari tengkulak. [sul]