H Sungkono saat sosialisasi 4 pilar di desa Mergosari, Kec Tarik
Sidoarjo-Bhirawa
Ketimpangan di bidang ekonomi menjadi bagian yang harus dipecahkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Menurunnya daya beli serta masih tingginya angka kemiskinan terutama di luar pulau Jawa masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Persoalannya, masih terjadi kegaduhan yang tidak berujung kapan selesai. terus saja gaduh, hanya karena persoalan individu elit lantas masyarakat ikut gaduh menanggapi. “hari-hari tetakhir ini masyarakat disuguhi dengan banyaknya kegaduhan, kenapa kita suka gaduh untuk urusan yang tidak berhubungan dengan masyarakat. seharusnya fokus membangun,” ujarnya.
Dalam sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara di desa Mergosari, Kec Tarik, Rabu (15/11) malam, anggota MPR RI, H Sungkono, menyatakan tidak akan berhenti untuk melakukan sosialisasi 4 pilar untuk menjalankan amanat UU no 17 tahun 2014 tentang MD3 yang realisasinya dijalankan MPR. Seharusnya sosialisasi 4 pilar ini bukan tugas MPR tetapi elemen masyarakat dan eksekutif bisa mengambil peran untuk berkiprah memasyarakatkan nilai luhur dalam Pancasila.
Anggota DPR RI dari komisi V ini melihat ketimpangan yang mencolok antara pulau Jawa dan luar Jawa, PDB (Produk Domestik Bruto) di pulau Jawa 62 persen, Sumatera 20% dan 18 persen lain tersebar di pulau-pulai lain. sehingga tidak timbul kesetaraan, kemakmuran tidak dirasakan oleh sebagian besar penduduk di luar pulau Jawa dan Sumatera. Karena itu perlu terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di luar pulau Jawa.
dirinya juga mengupayakan, membantu penduduk miskin di Sidoarjo dan Surabaya untuk mendapatkan bantuan APBN berupa bantuan dana Rp 15 juta hingga 30 juta. Untuk mendapatkan bantuan minimal desa harus mengusulkan 20 penduduk yang layak mendapat bantuan. “Saya bisa mengusahakan sampai 1000 penduduk untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Ia menolak ini disebut kampanye. Kepada warga desa Mergosari yang mengikuti sosialisasi 4 pilar, Sungkono, menegaskan, bantuann ini tidak berhubungan dengan politik. “Silahkan tidak milik saya saat Pemilu nanti, kalau dianggap tidak penting untuk dipilih,” teguhnya.(hds)
