Surabaya Akui Kesulitan Diet Kantong Plastik

Surabaya, Bhirawa
Penerapan kantong plastik berbayar di Kota Surabaya rupanya perlu tenaga ekstra. Sebab, Pemkot Surabaya yang berencana menerapkan diet kantong plastik di sentra pedagang kaki lima (PKL) dan pasar tradisional pun mengaku kesulitan. Meski, penerapan kantong plastik berbayar memang sudah mulai berjalan di sebagian besar retail yang ada di Surabaya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi mengatakan, masih ada beberapa staf retail yang tidak menerapkan standar operasional pelayanan (SOP) plastik berbayar yang telah disosialiasikan sejak 21 Februari lalu. Selain itu, untuk diet kantong plastik karena kekuatan modal sentra PKL dan pasar tradisional jauh berada di bawah kekuatan modal retail atau toko modern.
“Kalau retail modal besar wajib menyediakan tas belanja yang ramah lingkungan. Tapi kalau untuk sentra PKL ini kan modalnya kecil, kami memikirkan subsidi pengadaan tas ramah lingkungan,” kata Musdiq, Kamis (3/3) kemarin.
Meski demikian, kata Musdiq, Pemkot akan tetap menjalankan program diet kantong plastik dengan tujuan agar tidak ada lagi penggunaan kantong plastik di Surabaya pada 2018 nanti. “Akan butuh waktu yang lebih lama untuk penerapan di sentra PKL. Kami juga berharap, ke depan di pasar tradisional kebijakan ini juga bisa diterapkan meskipun pelan-pelan,” ujarnya.
Subsidi dari Pemerintah Kota Surabaya, kata Musdiq, akan digunakan dalam hal pengadaan tas belanja ramah lingkungan sebagai ganti kantong plastik. BLH telah bertemu dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya untuk membicarakan adanya peluang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hal pembuatan tas belanja ramah lingkungan.
“Kami sudah bertemu dengan Disperdagin, tapi kan masih butuh pelatihan dan lainnya. Kami masih fokus di sosialisasi, belum sampai ke pengadaan,” terangnya.
Ia menjelaskan, Memang sudah ada beberapa pengusaha kecil pembuat tas ramah lingkungan yang mulai bergeliat dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini.
Pemkot Surabaya melalui BLH Surabaya juga sudah bertemu dengan para pegiat usaha tersebut. Hanya saja, produk berbahan organik yang sudah ada masih dalam proses penyempurnaan.
“Sudah ada kemarin dari singkong. Tapi bahan ini ternyata masih kurang kuat. Kalau kena panas meleleh. Ini masalah teknis pemanfaatan teknologi, ya. Nanti dibicarakan lagi,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, penerapan kantong plastik berbayar ini menurut BLH Surabaya, sudah mulai diterapkan di sebagian besar retail seperti hypermarket dan minimarket di Surabaya.
Hanya saja, BLH Surabaya masih menemukan karyawan ritel yang tidak melaksanakan standar operasional pelayanan (SOP) dalam pemberlakuan kantong plastik berbayar. Sehingga terkesan memaksakan kepada pelanggan.
“Masih ada karyawan retail yang sepertinya tidak paham SOP. Ada yang langsung menaruh belanjaan di tas plastik, lalu dikenakan biaya di struknya,” pungkasnya. (geh)