Surabaya Dominasi Penurunan Kelas BPJS Kesehatan

Surabaya, Bhirawa
Keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran premi kelas I dan II kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berdampak. Tercatat ada  700 anggota kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jatim yang turun kelas. Dari jumlah itu 350 peserta diantaranya dari dari Surabaya .
Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan Divisi Regional (Divre) VII BPJS Kesehatan Jatim, Hendry Wahjuni, mengatakan Surabaya menjadi kota dengan jumlah penurunan kelas terbanyak. “Dari 700 kepesertaan BPJS Kesehatan se-Jatim yang turun kelas, Surabaya menjadi daerah terbanyak yang turun kelas, karena ada 350 peserta. Mereka mengaku keberatan dengan tarif premi baru, sehingga lebih memilih menyesuaikan dengan kemampuan finansial,” katanya.
Ia mengatakan sejak pemerintah mengumumkan kenaikan tarif premi BPJS Kesehatan, satu per satu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengonfirmasi hendak turun kelas. Mereka menanyakan bagaimana mekanisme turun kelas dalam kepesertaan.
“Mungkin mereka keberatan kalau harus bayar premi dengan tarif baru. Misalnya untuk peserta kelas I semula hanya bayar Rp59.500 per bulan kini menjadi Rp80.000, jadi mereka memilih turun kelas agar beban premi yang dibayar lebih murah,” katanya.
Sesuai data, jumlah kepesertaan JKN di Jatim sampai dengan triwulan I 2016 sebanyak 22.622.049 peserta. Rinciannya, 14.961.093 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional, PBI Daerah 522.843, dan eks asuransi kesehatan (askes) sosial 2.228.359. Selain itu, kepesertaan TNI dan Polri 391.282, pekerja swasta dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 2.677.440, dan pekerja mandiri/perorangan berjumlah 1.819.093.
“Dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk kepesertaan PBI Daerah baru 15 daerah saja. Kami berharap bisa ke seluruh kabupaten/kota agar mampu mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke JKN,” jelasnya.
Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, BPJS Kesehatan sampai dengan triwulan I/2016 telah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) yaitu 962 puskesmas, 393 klinik pratama, dan 44 klinik polri. Selanjutnya, BPJS Kesehatan pun bekerja sama dengan 91 klinik TNI, 214 dokter gigi, 602 dokter praktek perorangan, empat klinik utama, 77 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 26 RS khusus, dua RS Jiwa, 14 RS TNI, 10 RS Polri, dan 97 RS Swasta yang tersebar di wilayah Jatim.
”Kami berharap dengan banyaknya faskes (Fasiltas kesehatan) yang bergabung dalam program JKN dapat meningkatkan mutu dan layanan kepada peserta BPJS Kesehatan. ”Saya yakin jika faskes menerima peserta BPJS maka peserta BPJS Kesehatan akan dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,”ucapnya.  [dna]