Foto Ilustrasi
DPRD Surabaya,Bhirawa
Legislator menilai Kota Surabaya sudah saatnya memiliki mobil penyapu sampah untuk membantu kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Surabaya dalam membersihkan lingkungan setempat.
Ketua DPRD Surabaya Armuji, di Surabaya, Rabu, mengatakan mobil penyapu sampah ini dinilai lebih efisien ketimbang menggunakan sistem manual dalam menangani masalah sampah jalanan di Kota Pahlawan.
“Harga mobil penyapu sampah ini memang tidak murah. Namun saya yakin, dengan hadirnya mobil penyapu sampah ini kinerja DKP semakin ringan, sebab mereka tidak harus kebingungan mencari tenaga outsourcing (alih daya) pasukan kuning (paskun),” katanya.
Menurut dia, dari pada menambah jumlah pasukan kuning, lebih baik membeli alatnya saja agar lebih efisien. “Saat ini, kan DKP sudah memiliki 900 orang outsourcing,” katanya.
Ia mengatakan di kota besar seperti Jakarta, dan Bandung, sudah menerapkan sistem kebersihan sampah menggunakan mobil penyapu sampah. Satu unit mobil ini dijual dengan harga sekitar Rp2,5-Rp4,5 miliar.
“Untuk permasalahan anggaran kan bisa diatur. Pembelian ini bisa dimasukkan dalam APBD tahun depan. Surabaya sudah waktunya menggunakan mobil penyapu sampah,” katanya.
Legislator empat periode ini menambahkan, mobil sampah nantinya hanya untuk menyapu sampah di jalan-jalan protokol atau jalan kelas satu, sebab mobil penyapu sampah ini cocok dioperasikan di jalan yang rata dan halus.
“Saya yakin kerja mobil ini akan lebih cepat, dan hasilnya lebih bersih dibandingkan tenaga manual atau tenaga pasukan kuning,” katanya.
Meski menggunakan mobil penyapu sampah, Armuji menyarankan DKP tetap mempekerjakan pasukan kuning yang di Kota Surabaya jumlahnya sekitar 900 orang. Mereka nantinya bisa difokuskan membersihkan jalan selain jalan protokol dan wilayah perkampungan.
“Tenaga mereka dibagi rata ke 31 kecamatan. Jadi, semua jalan di Surabaya bisa sama-sama bersih,” katanya.
Selama ini, kata dia, untuk pengangkutan sampah di kampung-kampung, masyarakat menggunakan sistem iuran. Karena sistem ini pula menjadikan pengelolaan sampah di kampung-kampung tak maksimal, seperti banyak sampah tak terangkut.
”Memang, ada jadwal pengangkutan sampah di kampung-kampung. Namun kebanyakan pengangkutan sampah itu tak sesuai jadwal,” ujarnya.
Salah satunya yang ada di kampung dan kediaman rumah dinas Ketua DPRD di Jl. Porong Surabaya. Menurut Armuji, hingga lebih dari seminggu sampah di kampung tidak diangkut.
“Warga sudah ditarik iuran sampah. Jangan sampai di tengah kota bersih penuh taman. Tapi di kampung kotor. Jika sampah itu terus menumpuk akan menimbukkan masalah kota. Tidak hanya pandangan mata, tapi juga bisa menimbulkan bibit penyakit. Kondisi ini tak bisa dibenarkan,” tandasnya.
Jika ada pasukan kuning didrop, maka iuran sampah di kampung kampung bisa ditiadakan. “Selama ini pasukan kuning dibayar sesuai UMK Kota Surabaya. Mereka bekerja dibayar APBD,” katanya. [gat]
