Surabaya Usulkan Pemerintah Pusat Tambah Dana Perimbangan Pemprov

DPRD Surabaya,Bhirawa
Legislative kota Surabaya meminta agar pemerintah pusat mengkaji kembali dana anggaran perimbangan daerah , khususnya kepada Pemprov Jatim. Kebutuhan alokasi dana langsung untuk gaji petugas daerah diperkirakan bakal melonjak dan sulit dipenuhi Pemprov Jatim paska mengalihan sejumlah kewenangan dari kabupaten/kota.
Khusus untuk bidang pendidikan menengah, wakil ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha, memastikan bakal terjadi gelombang penambahan jumlah PNS dan honorer daerah yang harus digaji oleh Pemprov Jatim.
“Bayangkan berapa ribu PNS yang masuk ke Pemprov, itu belum termasuk honorer daerah. Dalam hal ini kita sangat trenyuh dengan posisi Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)yang selama ini digaji Pemkot, tapi sekarang belum jelas apakah Pemprov mampu menanganinya atau tidak. Hingga kami piker diperlukan penambahan dana perimbangan daerah untuk bisa mengkaver mereka,” tegas Masduki ditemui di gedung DPRD Surabaya kemarin(8/12).
Masduki berkeyakinan , bila DAK dan DAU yang diberikan kepada Pemprov Jatim tidak ada penambahan signifikan, maka tenaga honorer tidak akan terkaver dengan baik.”Nah apakah tidak disayangkan jika kemudian PTT dan GTT terpaksa diberhentikan sekolah akibat penghasilannya tidak dikaver Pemprov. Berapa nantinya jumlah pengangguran yang terjadi mendadak?” ujar legislator asal PKB ini.
Ditanya tentang dana perbantuan dari pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan menengah seperti diusulkan Surabaya, Masduki menjelaskan sampai saat ini masih dikaji formula usulannya, baik oleh Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya.
Namun demikian, Masduki memastikan Pemkot Surabaya tidak bisa begitu saja menyerahkan anggaran kepada Pemprov atau bahkan jika Pemkot langsung menyalurkannya kepada GTT dan PTT. “Aturannya tidak bisa jika Pemprov menerima dana dari Pemkot begitu saja, demikian pula jika Pemkot langsung menggaji GTT dan PTT orang per orang. Karena kewenangannya sudah di tangan orang lain,” tegas Masduki.
Menurut Masduki, satu – satunya cara yang cepat dan efektif adalah menambah anggaran perimbangan bagi Pemprov hingga bisa menambah amunisi untuk bisa mengkaver GTT dan PTT di tingkat pendidikan menengah. [gat]