Suryadharma Ali
Jakarta , Bhirawa
Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin memanas. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyebut langkah Romahurmuziy menyelenggarakan musyawarah kerja nasional sebagai langkah liar. “Rapimnas dan mukernas itu liar,” kata Suryadharma saat ditemui di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (21/4).
Dia menegaskan, yang berhak menyelenggarakan musyawarah kerja nasional adalah ketua umum. “Bukan oleh wakil ketua umum atau sekjen yang sudah dirotasi,” katanya.
Suryadharma mengatakan PPP memiliki empat wakil ketua umum dan banyak ketua. Jika semuanya menyelenggarakan rapat, kata dia, akan ada banyak rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah kerja nasional (mukernas). Karena itu, kata Suryadharma, kegiatan penting di partainya hanya ditandatangani oleh ketua umum.
Dia mengatakan ukuran setiap tindakan yang dia lakukan adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Meskipun kubu Romahurmuziy sepuluh kali menyelenggarakan rapimnas, hasilnya tetap tidak sah.
Suryadharma menjelaskan, pencopotan Suharso Monoarfa sebagai wakil ketua umum dan Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal sudah memenuhi aturan. Dia membantah jika rapat yang dia lakukan tak kuorum. Dia mengingatkan PPP memiliki pengurus aktif dan tidak aktif. PPP memiliki mekanisme jika rapat tak kuorum.
“Dalam aturan organisasi, jika tak kuorum, ditunggu sampai waktu tertentu. Jika tetap tak kuorum, rapat tetap dilanjutkan,” tuturnya.
Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Di antara delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.
Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya. Bahkan, pada Jumat pekan lalu, ia mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra yang dihadiri langsung oleh Prabowo.
Balakangan, kubu Romahurmuziy geram dan memutuskan untuk mengadakan rapimnas yang memberhentikan sementara Suryadharma dari jabatannya. Rapimnas itu juga memutuskan bahwa koalisi dengan Gerindra batal demi hukum.
Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin mengatakan, pihaknya tak mencampuri urusan konflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hanya, ia berharap para pimpinan PPP bisa melakukan rekonsiliasi.
“Secara khusus, kami tidak membahas (konflik PPP) itu dalam pertemuan ini. Tapi, ada nuansa prihatin dengan apa yang terjadi di internal PPP,” kata Din kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Senin (21/4).
MUI melakukan dialog dengan 67 pimpinan ormas di tingkat pusat. Pertemuan itu membahas pandangan dari para ulama dan para pimpinan terkait Pemilu Legislatif 9 April yang lalu sekaligus Pemilu Presiden yang akan digelar pada 9 Juli.
Din mengatakan, sebagai salah satu parpol yang berlandaskan Islam, MUI mendorong agar pihak-pihak yang berselisih itu melakukan islah secara beradab dan bermartabat sesuai aturan partai serta Al Quran dan hadits. Ia pun meminta agar PPP mensyukuri peningkatan perolehan suaranya dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu.
“Sungguh besar harapan kami, para pimpinan PPP dapat menyelesaikan masalahnya,” pungkas Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. [ira]
