Dua pimpinan dewan dengan direktur PPP Toyo University Jepang, Prof Sam Tabuchi yang mempersentasikan konsep kerjasama pemerintah dan swasta
Sidoarjo-Bhirawa
Walaupun alot, Pemkab Sidoarjo masih gigih memperjuangkan pembangunan RSU Barat (Krian) dengan konsep KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Namun ada pihak lain, pemodal Surabaya yang merencanakan membangun rumah sakit umum di Krian pula.
Menurut Dirut RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan, ditemui di acara market sounding pengelola rumah sakit di pendopo Sidoarjo, Rabu (21/1) siang kemarin, menjelaskan, ada mantan wakil dekan fakultas kedokteran Unair, Prof Budi Santoso dan kawan-kawan akan membangun rumah di Krian. “Saya tidak tahu siapa pemodal di belakangnya, tetapi pengagasnya adalah beberapa dokter alumnus Unair,” ujarnya.
Sejauh mana ijin pendirian rumah sakit tersebut? Atok, mengatakan tidak tahu. Soal ijin pendirian rumah sakit diprosesnya di Dinkes Sidoarjo. RSUD Sidoarjo tidak ikut menangani dan terlibat dalam proses rumah sakit itu. Ia berpandangan, bisnis rumah sakit tidak selalu menguntungkan. Ada rumah sakit/klinik di Krian yang megap-megap karena pasiennya hanya 2 orang saja. Klinik anak di Pondok Tjandra, Kec Waru juga sepi karena tidak banyak pasiennya, padahal beaya operasional rumah sakit sangat besar.
Kadis BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) Sidoarjo, Ari Suryono, mengaku, tidak ada permohonan pendirian rumah sakit di Sidoarjo. ia sudah mengecek data BPPT, tidak satupun yang akan mendirikan rumah sakit. “Barangkali ijinnya masih IMB, kalau IMB sangat banyak sekali. Harus saya lihat dulu,” paparnya.
Pemkab Sidoarjo saat ini masih getol memperjuangkan pendirian RSU Barat dengan menggandeng pihak PT SMI (BUMN) . seluruh beaya investasi proyek yang memakan waktu pekerjaan 1,5 tahun akan dikerjakan SMI berikut jasa pelayanan medis dan non-medis. Prakiraan pembeayaan Rp 1,2 triliun yang akan diangsur Pemkab selama 10 tahun anggaran.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus, menegaskan, proses KPBU yaang ditawarkan Pemkab kepada investor itu belum final. DPRD masih mengkaji apakah perlu melibatkan investor (PT SMI). Ia menawarkan 3 skema, pembangunan RSU dibeayai APBD dan pengelolaan murni Pemkab Sidoarjo, ataukah meminjam dana DAK dari pusat sebesar Rp 300-350 miliar. Ataukan pinjam ke pemerintah pusat dengan bunga lunak. Baru kemudian skema berikutnya menawarkan KPBU ke SMI.
DPRD sudah sepakat RSU dibangun secepatnya, lebih cepat lebih baik. Namun skema pembeayaan mana yang akan digunakan, dewan akan melakukan kajian dengan mengundang konsultan pembanding untuk menilai sejauh mana kebutuhan anggaran dan jasa pelayanannya. “Nanti kita komparasi kajian konsultan PT SMI dengan konsultan independen dari dewan pengawas,” terangnya.
Sejauh itu juga melihat political anggaran, kalau anggaran daerah mampu kenapa harus menggunakan investor. Investor pasti bertujuan untuk mengejar provit. (hds)
