Sampang, Bhirawa
Meski bukan menjadi fokus agenda kedatangan kementerian Polhukam di Kabupaten Sampang, Rabu (8/10), terkait rekonsiliasai penanganan konflik syiah di Kabupaten Sampang, namun sempat dibicarakan dalam rapat tertutup di pendopo Bupati Sampang.
Demikian dikatakan Arief Poerboyo Moekiyat koordinatir Deputi VI bidang koordinasi kesatuan bangsa (Kementrianpolhukam RI). Menurut Arief Poerboyo Moekiyat, memang kedatangan kami ke Kabupaten Sampang mencoba melakukan pemetaan terkait predikat daerah tertinggal di Kabupaten Sampang, namun dalam rapat tertutup memang sempat disinggung terkait progres rekonsiliasi kasus Syiah di Kabupaten Sampang.
“Pada dasarnya penyelesaian kasus Syiah ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab elit politik dan masyarakat itu sendiri untuk menyelesaikanya. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat kembali wawasan kebangsaan, pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara kesatuan republik Indonesia dan Bhineka tunggal ika,” kata Arif.
Masih dikatakan Arief Poerboyo Moekiyat, kita nampaknya kurang lagi memperhatikan bahwa pancasila itu adalah sudah menjadi ideologi dasar negera dan tidak bertentangan dengan agama. “Karena para pendiri kita dari berbagai tokoh agama sudah sepakat,” jelas Arif.n lis
Keterangan Foto : Arief Poerboyo Moekiyat koordinatir Deputi-VI-bidang-koordinasi-kesatuan-bangsa-Kementrianpolhukam-RI-didampingi-Fadilah-Budiono-wakil-Bupati-Sampang-usai-pertemuan-tertutup-di-pendapa kabupaten. [lis/bhirawa]
