Syukuran Promosi Jabatan di Pelbagai Daerah Berpotensi Korupsi

Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid menyerahkan dokumen maklumat tokoh lintas agama kepada Ketua KPK Agus Rahardjo di Tebuireng Jombang. [Ramadlan/bhirawa]

Jombang, Bhirawa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan budaya syukuran atas promosi jabatan yang biasa dilakukan pejabat di lingkungan pemerintahan berpotensi korupsi. Pasalnya uang yang digunakan dalam syukuran itu seringkali bukan uang pribadi, akan tetapi diambilkan dari uang yang mereka kelola.
“Karena tidak mungkin yang bersangkutan mengeluarkan dari uang pribadi. Pasti diambilkan dari uang yang dikelolanya. Padahal uang yang dikelola oleh mereka (pejabat) merupakan uang yang dipungut dari hasil pajak dan yang lainnya,” ujar Agus Raharjo saat hadir di kegiatan Deklarasi Tebuireng dan Lintas Agama Melawan Korupsi, Sabtu (29/7).
Agus menyampaikan ini sesuai dengan hasil pemeriksaan KPK disalah satu daerah yang biasa melakukan syukuran atas promosi jabatan. Bahkan dalam syukuran itu uang yang digunakan bisa menjapai ratusan juta. “Dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi bayarnya bertingkat. Mulai Rp 2 juta bahkan hingga Rp 300 juta. Dan itu mereka sebut sebaai uang syukuran,” bebernya.
Maka lanjutnya, tidak heran dalam pengelolaan keuangan daerah, terjadi korupsi yang dilakukan sangat massif. “Ini yang  harus diberantas bersama dengan melibatkan semua pihak,” tandasnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh lintas agama yang menyatakan dukungan moral kepada KPK dalam melawan upaya pelemahan, bahkan upaya pembubaran. Para tokoh agama menyadari, berbagai pihak yang terganggu kepentingannya sedang berusaha melemahkan KPK.
Agus Rahardjo menyatakan terima kasih atas dukungan semua tokoh lintas agama yang selalu mendukung pemberantasan korupsi. Ia menyebut, para tokoh lintas agama juga mempunyai peran yang penting dalam menyebarkan semangat antikorupsi.
“Pemuka agama juga diharapkan berperan dalam melawan isu SARA yang terus didompleng dalam pemberantasan korupsi,” kata pria kelahiran Magetan ini di hadapan ratusan tokoh agama yang memadati Aula Gedung KHM Yusuf Hasyim Tebuireng.
Sementara itu, dalam maklumatnya, para tokoh lintas agama menyatakan memahami bahwa KPK bukan tanpa kekurangan atau kesalahan. Karena itu, berbagai kritik (terhadap KPK) harus mendapat perhatian serius. “KPK harus bertekad untuk memperbaiki diri supaya dapat menjadi lembaga yang makin dipercaya dan makin bertanggung jawab,” kata Pengasuh Pesantren Al-Hikam Malang KH Abdul Hakim Hidayat saat membacakan Maklumat Kebangsaan Tebuireng.
Putra sulung almarhum KH Ahmad Hasyim Muzadi itu menuturkan, para tokoh agama mengajak masyarakat untuk aktif memerangi korupsi dengan memberi sanksi sosial kepada pejabat dan pihak terkait lainnya, yang diduga kuat melakukan korupsi.
“Hampir semua pejabat negara sudah tidak merasa bersalah untuk korupsi karena sifat rakus dan ingin cepat kaya sudah merata. Mereka tidak malu karena banyak sekali pejabat negara yang korupsi. Mereka tidak takut kepada Tuhan, karena yang mereka takutkan hanyalah dimiskinkan,” tegas pria yang akrab dipanggil Gus Hakim ini.
Setelah dibacakan Gus Hakim, maklumat yang ditandatangani 26 tokoh lintas agama itu kemudian diserahkan kepada Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid. Selanjutnya, Gus Sholah menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua KPK Agus Rahardjo.
Tampak hadir, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur KH Anwar Manshur, Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Jawa Timur Sudi Dharma, dan Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (Bamag LKK) Indonesia Agus Susanto. [rur]

Tags: