Tenggat waktu selama 2 pekan dicanangkan presiden Jokowi untuk pengurangan kasus positif CoViD-19 di Jawa Timur. Selama ini tren pe-wabah-an malah bertambah besar, terutama di Surabaya. Bisa jadi disebabkan pe-masal-an rapid test di berbagai daerah. Namun penanganan CoViD-19 makin baik, metodologis, dan masif. Begitu pula telah terdapat puluhan “proposal” obat penangkal turut memberi pengharapan. Tetapi masih dibutuhkan penegakan kepatuhan protokol kesehatan.
Berdasar data Satgas Penanganan CoViD-19, penyebaran virus corona di Jawa Timur, telah melampaui Jakarta. Faktor utama laju penambahan kasus disebabkan ke-abai-an masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Terutama pasar tradisional, sebesar 84% (pedagang, dan pengunjung) tidak menggunakan masker, dan 89% tidak menjaga jarak antar-orang. Begitu pula masih banyak tempat ibadah (81%) tetap melaksanakan kegiatan rutin dengan mengabaikan protokol kesehatan.
Rate of transmission di Jawa Timur masih sebesar 1,08%. Menyebabkan seluruh rumah sakit rujukan telah over-load. Menggiring pada suasana ironis, angka kematian pada kasus CoViD-19, mencapai 7,3%. Lebih tinggi dibanding angka angka kematian nasional (5,2%). Menyebabkan presiden Jokowi member instruksi khusus, berupa pengendalian terintegrasi. Sampai harus membentuk Pangkogabwilhan II. Juga akan melibatkan tokoh masyarakat, dan ulama.
Tim Gabungan didukung Forkopimda prpopinsi unsur TNI, dan penegak hukum. Bersama Gugus Tugas Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik). Terutama jajaran Kodam, dan Polda hingga ke tingkat Koramil, dan Polsek, serta Babinsa (Bintara Pembina Desa). Tim Gabungan akan memperkuat kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Terutama setiap orang wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumumnan.
Organisasi Pemerintah Daerah sampai tingkat Kecamatan wajib memiliki peta epidemiologi berbasis kelurahan. Puskesmas harus berperan sangat aktif sebagai garda terdepan. Bisa jadi, Surabaya Raya patut pula melaksanakan “PSBB lokal” lebih ketat di tingkat RW (Rukun Warga). Pada tataran grass-root, kampanye kepatuhan protokol kesehatan, patut lebih digencarkan. Termasuk kampanye aksi (bukan sekedar melalui tulisan di baliho, dan spanduk) berupa ajakan selalu menggunakan masker, dan jaga jarak.
Sesungguhnya, Satgas Gabungan telah cukup aktif di Surabaya Raya. Tak terkecuali di tempat ibadah. Sampai personel (yang mumpuni) Kodam, dan Polda (yang mumpuni) menjadi “khotib keliling” setiap Jumat. Di masjid nasional Al-Akbar Surabaya, dan kampung sekitarnya, protokol kesehatan berjalan baik. Tetapi di kawasan lain, banyak tempat ibadah (seluruh agama) tidak mematuhi protokol kesehatan. Terutama dalam penyelenggaraan kegiatan non-ritual (bukan ibadah utama).
Berdasar kajian kitab fiqih, bahwa menghindari wabah lebih di-utama-kan dibanding shalat berjamaah di masjid. Prioritas menghindari wabah, dimaksudkan sebagai mempertahankan diri dalam keadaan tetap sehat, dan kuat untuk melaksanakan ibadah. Berdasar ajaran agama (Islam) terdapat ibadah yang lebih penting (strategis) dibanding shalat berjamaah di masjid. Misalnya, menunaikan nafkah, dan melindungi keluarga. Serta mempertahankan keselamatan diri (keluarga, dan lingkungan).
Program promotif dan preventif penanganan CoViD-19, lazimnya bertumpu pada alat deteksi awal (rapid test), uji lab lengkap PCR (Polymerase Chain Reaction). Serta tracing (menelusuri riwayat pasien), bakal diperluas cakupannya, sampai orang per-kasus positif. Walau, seluruh deteksi (dan tracing) berkonsekuensi meningkatkan jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan), dan potensi PDP (Pasien Dalam Pengawasan).
Realita pewabahan CoViD-19 di Jawa Timur yang masih tinggi, perlu tahap prakondisi menuju “new normal” lebih baik. Termasuk penegakan hukum protokol kesehatan. Konstitusi meng-amanatkan aparat negara (pemerintah) bertanggungjawab atas lingkungan yang sehat. Serta seluruh rakyat wajib mengikuti arahan aparat negara pada masa genting pe-wabah-an penyakit.
——— 000 ———
