Menteri KKP RI, Edy Prabowo saat menabur benih ikan di BPBAP Klatakan Situbondo, Kamis (9/7). [sawawi]
Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster
Situbondo, Bhirawa
Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) RI, Edhy Prabowo berkunjung ke Kabupaten Situbondo Kamis (9/7). Menteri asal Partai Gerindra itu menemui para nelayan Situbondo serta melakukan penaburan benih ikan di Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Situbondo.
Dalam kunjungan perdana ditengah pandemi korona ini, Edhy Prabowo didampingi sejumlah pejabat dari Kementerian KKP RI. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama jajaran Forkopimda kompak mendampingi Menteri Edhy Prabowo.
Menurut Edhy Prabowo, hingga saat ini belum ada realisasi ekspor bibit lobster seperti yang banyak diributkan sejumlah kalangan di Tanah Air. Namun demikian, Edhy mengaku jika dirinya mencabut kebijakan menteri sebelumnya terkait larangan ekspor bibit lobster.
“Persoalan ekspor benih lobster, saya sudah mencabut Peraturan Menteri Nomor 56. Dalam kebijakan itu ada masyarakat nelayan yang dirugikan. Mereka berharap bisa mencari mata pencaharian dari sektor itu. Tetapi tiba-tiba dihapus tanpa ada alternatif,” aku Edhy Prabowo.
Edhy kembali menambakan, dibukanya kran ekspor benih lobster bertujuan untuk menanamkan semangat budidaya lobster yang mulai menghilang. Padahal, sebut Edhy, potensi budidaya lobster di Indonesia sangat bagus dan memiliki kualitas terbaik. “Saya menilai titik semangatnya bukan pada ekspor benih, melainkan ada di sektor budidayanya. Jika nanti budidaya ini sudah maksimal maka seyogianya harus diekspor. Sehingga masyarakat nelayan bisa mendapatkan keuntungan dari budidaya lobster ini,” ujar Edhy.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Ali Mochtar Ngabalin sangat mengapresiasi pembukaan kembali kran ekspor benih lobster ke laur negeri. Menurut Ali Mochtar Ngabalin, langkah tersebut merupakan cara terbaik dalam menampung aspirasi dari masyarakat dan harus direalisasikan oleh pemerintah.
“Apapun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat nelayan maka akan mendatangkan kemudharatan,” ujar Ali Mochtar Ngabalin, di sela sela mengunjungi BPBAP Situbondo.
Pria yang juga Penasehat Menteri KKP itu menambahkan, semua regulasi harus segera direvisi manakala tidak berpihak kepada sektor Kelautan dan Perikanan di nusantara. Termasuk juga diantaranya, sebut dia, regulasi-regulasi yang berlangsung selama lima tahun sebelumnya juga direvisi jika merugikan para nelayan.
“Misalnya ada masyarakat nelayan yang ditangkap, dipenjara dan bahkan jatuh bangkrut, kita revisi,” ungkap Ali Mochtar Ngabalin.
Lelaki yang kerab memakai surban itu menegaskan, kebijakan membuka kran ekspor benih lobster sangat berpihak kepada nelayan. Dengan begitu, tandasnya, negara harus hadir apalagi kini ada di tengah pandemi Covid-19.
“Dari semua arahan Presiden Jokowi disebutkan bahwa para menteri harus melakukan gerakan-gerakan. Selain itu menteri juga harus kerja dengan ekstra ordinary agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat nelayan,” pungkas pria asli Fak-Fak Papua itu. [awi]
