Tahun 2019, Kualitas Garam Bagus Harga Hancur

(HMPG Berharap Presiden RI Tetapkan Revisi Perpres Garam)
Pemprov Jatim, Bhirawa
Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) berharap tahun 2020 Presiden RI Joko Widodo segera menandatangani perubahan Perpres No.71 Tahun 2015 tentang garam sebagai salah satu komoditi bahan pokok dan barang penting yang harus dilindungi harganya.
Padahal saat ini petani garam sudah mulai memaksimalkan produksinya geoisolator sehingga kualitas yang dihasilkan cukup bagus. Terbukti, kalau di tahun 2019, produksi garam di Jatim sangat bagus karena rata-rata memanennya dengan lama 1-15 hari. Namun, di tahun 2019 justru harga garam juga menjadi hancur.
Ketua HMPG, M. Hasan mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar ditetapkan segera Perpres RI tersebut. “Pemprov Jatim melalui Gubernur Jatim juga turut mendorong penetapan Perpres dengan berbagai rapat yang dilakukan bersama kementerian terkait,” ujarnya.
“Harga Patokan Petani (HPP) ini segera ditindaklanjuti pemerintah dan bisa ditetapkan pada awal tahun 2020 ini. Kami mengusulkan HPPdengan harga terendah Rp1.500 – Rp2.000/kg agar petani garam tidak merugi akibat harga yang terus anjlok dan minim penyerapan,” tandasnya.
Di sisi lain, Hasan juga meminta agar kebijakan HPP maupun kewajiban penyerapan garam rakyat oleh industri juga harus diatur agar tata niaga garam bisa berjalan dengan baik. Terbukti saat ini masih banyak garam petambak yang belum terserap oleh industri dengan maksimal.
“Tahun ini, masih ada 500.000 ton garam rakyat di wilayah Jatim yang tidak terserap industri. Selain itu harganya pun sudah tidak masuk akal, hancur sampai Rp250/kg, dari awal panen sudah rendah Rp500/kg, terus menyusut Rp400/kg dan sekarang di titik terendah,” ungkapnya.
Hasan juga mengatakan, kewajiban penyerapan garam rakyat sebenarnya sudah diatur melalui fasilitas yang diberikan oleh Kemenperin pada 2019 yakni sebanyak 1,1 juta ton dan rencananya 2020 industri diwajibkan menyerap 1,5 juta ton.
Hingga akhir tahun 2019, dari total kewajiban penyerapan sebesar 1,1 juta ton, hanya 40 persen yang terealisasi. Ada 11 industri besar yang diwajibkan menyerap garam petani. sebagian telah melakukan penyerapan dengan maksimal.
“Perusahan yang memaksimalkan penyerapan diantaranya PT Susanti Megah, PT Unichem Candi Indonesia, PT UCI dan PT Garindo Sejahtera Abadi. Tetapi banyak lagi industri yang penyerapannya belum maksimal,” tukasnya.
Hasan mengklaim produksi garam petani saat ini sudah memiliki kualitas yang bagus sehingga layak untuk diserap industri. Bukan hanya industri makanan dan minuman, tapi juga diharapkan bisa diserap industri lain seperti industri kertas, penyamakan kulit, pakan ternak, bahkan untuk farmasi bisa diperhitungkan.
“Untuk itu, perlu ada keselarasan antar lembaga kementerian terkait dan pemerintah perlu melakukan pendataan dan pengawasan agar tahu berapa kebutuhan industri sebenarnya, supaya tidak impor dengan jumlah banyak dan bisa mengganggu harga garam rakyat,” katanya.
Adapun produksi garam rakyat di Jatim tahun ini telah mencapai 1,1 juta ton, meningkat dibandingkan 2018 yang hanya 900.000 ton akibat kondisi cuaca kemarau panjang dan adanya penerapan teknologi geo isolator. Pada 2020, diperkirakan produksi garam asal Jatim yang telah berkontribusi terhadap produksi nasional sebesar 50% ini akan meningkat menjadi 1,2 juta ton. Secara nasional, jumlah kebutuhan garam yakni 4,2 juta ton yang terdiri dari 1,6 juta ton untuk konsumsi rumah tangga dan 2,6 juta ton untuk industri.
Terkait penetapan kuota impor tahun 2020, Hasan berharap disesuaikan dengan kebutuhan dan bukan keinginan karena dampak sangat besar dan bisa merugikan petani. Impor harus terukur atas kebutuhan melalui pemetaan data, sehingga monitoring stok menjadi hal yang wajib dilakukan, baik stok yang ada di petani maupun stok yang ada di gudang industri.
“Memang produksi kita belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan, tetapi untuk menentukan berapa kuota impor harus diukur dari kebutuhan. Karena 2020 tinggal menunggu hari dan kebijakan impor selalu ditentukan di awal tahun. Jangan sampai kebijakan impor ini akan kembali menjadi petaka bagi petambak garam,” katanya.[rac]

Tags: