Tahun 2020, Pemkab Blitar Siapkan Rp 17 Miliar Bangun Jembatan

Puguh Imam Susanto

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Kegiatan pembangunan jembatan di Kabupaten Blitar tahun 2020 ini dianggarkan sebesar Rp. 17 miliar.
Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar, Puguh Imam Susanto mengatakan kegiatan pembangunan jembatan yang meliputi pembangunan baru, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pelebaran, tahun ini di Kabupaten Blitar sudah dialokasikan anggaran mencapai Rp. 17 miliar.
“Tahun ini akan dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jembatan yang telah dianggarkan Rp. 17 miliar untuk menunjang fasilitasi jalan di Kabupaten Blitar,” kata Puguh Imam Susanto.
Ditambahkan Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Richard Sihaloho mengatakan dengan anggaran itu, total ada 26 titik lokasi yang akan dibangun, dimana empat diantaranya merupakan pembangunan baru, yakni jembatan Kaulon Binangun, jembatan Lingkar Panggungrejo, jembatan Sembung Desa Pagergunung Kesamben, dan jembatan Penghubung Desa Tumpang dengan Sawentar Kanigoro.
“Sementara sisanya di 22 titik menyebar di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Blitar,” terang Richard Sihaloho.
Lanjut Richard Sihaloho, sedangkan lainnya untuk pelebaran jembatan di Dusun Jabon Desa Selopuro, rehab jembatan Ngeni, rehab sayap jembatan di Dusun Salamrejo, perbaikan jembatan jalan Kademangan dengan Lodoyo, pemeliharaan jembatan Bendosari dengan Ngaglik, rehab jembatan Sidomulyo dengan Bakung dan pelebaran jembatan lainnya di Kabupaten Blitar.
“Sampai saat ini tahapan pembangunan masih perencanaan dan diperkirakan sampai akhir Maret. Kami berharap semuanya sudah segera proses lelang, kemudian bulan berikutnya diharapkan pembangunan bisa dimulai,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib, SIP berharap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik untuk lebih diutamakan sejak awal tahun mengingat semua pekerjaan tidak bisa dikerjakan secara instan karena harus melalui tahapan.
“Untuk itu seperti jalan dan jembatan yang merupakan kebutuhan masyarakat sebagai akses perekonomian dan sosial harus segera diutamakan, sebab untuk pelaksanaan pembangunan tidak mudah dan ada waktunya yang juga tidak singkat,” terang Abdul Munib. [htn]

Tags: