Edi Purwinarto
Pemprov Jatim, Bhirawa
Tahun ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Edi Purwinarto tengah memfokuskan kinerja dengan membuka pelatihan alih kerja atau disingkat dengat Paker.
Program Paker diperuntukkan pada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) seklaigus mengurangi jumlah pengangguran terbuka yang ada di Jatim. Mengingat, jumlah pengangguran terbuka di Jatim masih cukup banyak, sekitar 871 ribu atau 4,33 persen dari jumlah penduduk Jatim.
“Kita harus mengamankan para pekerja yang terkena PHK ini, agar tidak lagi menambah adanya pengangguran terbuka, dan menghindarkan adanya pengangguran baru,” kata Edi Purwinarto ketika dikonfirmasi, Minggu (13/4).
Selain itu, upaya transmigrasi dan pengiriman TKI terus dilakukan. Mengenai TKI, ternyata tenaga kerja tersebut telah menghasilkan remittance sangat lumayan. Remittance berarti transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri. Hingga pengujung 2013 saja, total ada Rp 3,10 triliun yang dihasilkan TKI Jatim. Sampai pertengahan Maret lalu, remitansi yang dihasilkan TKI asal Jatim sudah mencapai Rp 395,26 miliar.
Pengiriman itu merupakan hasil jerih payah puluhan ribu TKI asal Jatim. Pada 2013, terdata ada 52.571 TKI yang tersebar di berbagai penjuru negara. Mulai Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Eropa. Sektor pekerjaan yang paling banyak diminati adalah pekerja rumah tangga sebanyak 23.701 orang, perawat (9.389), bagian produksi (9.073), konstruksi (5.967), perhotelan (798), pelaut (411), dan lainnya (3.232).
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo pernah mengungkapkan telah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan melakukan empat program strategis pembangunan yang dia jalankan yaitu, pro-growth (pro-pertumbuhan), pro-job (pro-pembukaan lapangan kerja), pro-poor (pro-rakyat miskin), dan pro-environment (pro-lingkungan).
Program strategis tersebut dijalankan dalam program teknis pembangunan antara lain: pembangunan infrastruktur perdesaan, infrastuktur pengairan dan air bersih, pembangunan infrastruktur wilayah, koperasi wanita, rehabilitasi lahan kritis dan hutan rakyat, pengendalian pencemaran Sungai Berantas dan Bengawan Solo, membangun sekolah lapang pertanian dan sekolah kejuruan, dan jalin kesra bantuan rumah tangga miskin.
Gubernur mengklaim, program-program yang dijalankan itu berhasil mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Jatim. Menurutnya, angka kemiskinan di Jatim tahun 2013 sekitar 12,73 persen. Padahal pada 2009, angka kemiskinan Jatim 16,68 persen. Di sisi lain, jumlah pengangguran Jatim pada 2009 adalah 7,87 persen. Tapi pada 2013 telah turun menjadi 6,25 persen.
“Pembangunan berkelanjutan yang berpusat dari rakyat, inklusif dan partisipatoris harus terus dilakukan. Intinya pertumbuhan harus disertai dengan pemerataan dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat miskin,” kata Gubernur. [rac]
