Foto: ilustrasi
Pusat Kucurkan Rp 750 Miliar
Pemprov, Bhirawa
Setelah di APBD 2015 Pemprov Jatim mengucurkan anggaran hingga Rp 500 miliar untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), dipastikan pada ABPD 2016 hal itu tidak terulang lagi. Penyebabnya, kondisi perekonomian yang melambat memaksa Pemprov Jatim untuk lebih fokus menggunakan APBD-nya.
“Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red) telah mengambil kebijakan untuk tahun depan tidak ada anggaran pembangunan dan penambahan jalan baru. Untuk infrastruktur hanya untuk pemeliharaan saja. Makanya untuk JLS tahun depan tidak ada anggarannya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS, Selasa (1/12).
Meski tidak ada anggaran dari Pemprov Jatim, Fattah memastikan pembangunan JLS tetap jalan. Sebab tahun depan melalui APBN 2016 pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp 750 miliar khusus untuk pembangunan JLS. Anggaran ini menjadi yang terbesar di banding tahun-tahun sebelumnya yang hanya di kisaran Rp 100 miliar saja.
Menurut dia, anggaran pemerintah pusat pada 2016 yang paling besar berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Makanya tak heran jika JLS mendapat jatah anggaran mencapai Rp 750 miliar, padahal pada APBN 2015 JLS hanya mendapat anggaran Rp 150 miliar.
“Kita memang sengaja tak anggarkan dana untuk JLS. Pemikiran kita, karena pembangunan JLS ini kewenangan pemerintah pusat dan kebetulan anggarannya sangat besar, untuk apalagi kita menganggarkannya lagi. Lebih baik kita arahkan ke program lain seperti bantuan untuk UMKM,” jelas mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim ini.
Fattah menjelaskan, pembangunan JLS wilayah Jatim ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp 6 triliun lebih. Untuk itu, jalan yang nantinya melintasi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan itu baru tersambung pada 2019. Ketika jalan dengan panjang 660 kilometer dan lebar 24 meter itu rampung dibangun, perekonomian di wilayah pesisir selatan Jatim otomatis akan ikut terdongkrak.
Selama ini, lanjutnya, anggaran untuk JLS diprioritaskan bagi ruas jalan yang pembebasan lahannya selesai. Sebab kendala pembangunan JLS ini ada pada pembebasan lahan yang sebagian besar adalah kawasan hutan, yang pembebasannya membutuhkan perjuangan dan waktu yang lama.
“Pembangunan JLS wilayah Pacitan-Trenggalek sudah di atas 50 persen. Lalu Trenggalek-Tulungagung, Tulungagung-Blitar juga sudah besar progresnya. Yang jadi masalah adalah Malang-Lumajang yang masih sulit pembebasan lahannya karena sebagian besar adalah kawasan hutan. Untuk wilayah Malang saja panjangnya mencapai 100 kilometer,” jelasnya.
Dia berharap, pembangunan JLS bisa rampung sesuai target karena jika jalan ini bisa menyambung pasti akan mengungkit perekonomian di wilayah selatan Jatim. “Untuk urusan pembebasan tanah, kita berharap ada percepatan pembebasan tanahnya. Mudah-mudahan ada jalan keluar, sebab status jalan ini jalan pemerintah yang membangun juga pemerintah sehingga ada solusi,” tandanya.
Sebelumnya Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Supaad menjelaskan pembangunan Jalur Lintas Selatan yang menghubungkan wilayah Jawa Barat hingga Jatim hingga kini masih belum bisa dituntaskan. Jika di Jawa Barat pembangunan interkoineksi JLS bisa dikatakan sudah selesai 100 persen dan di Jateng hanya menyisakan 50 km di jalur Cilacap, di Jatim 55 persen dari total panjang JLS yang mencapai 670 km yang belum tergarap.
Supaad pun menghitung kekurangan dana pembangunan JLS wilayah Jatim. Untuk pembangunan jalan dengan sistem rijit (menggunakan beton cor) per km membutuhkan dana Rp 6,5 miliar. Sedangkan sisa jalan yang belum tergarap 340 km. Jadi untuk pembangunan jalannya saja butuh anggaran sekitar RP 2,2 triliun.
Sementara pembangunan jembatan di sepanjang JLS wilayah Jatim yakni sepanjang 3.000 meter. Dengan kebutuhan anggaran per meter 150 juta, maka alokasi anggaran untuk bangun jembatan diperlukan dana Rp 450 miliar. Saat ini jembatan yang telah tergarap sekitar 240 meter dan telah menghabiskan dana sekitar Rp 22 miliar.
Ia menuturkan, estimasi anggaran yang dibutuhkan tersebut sesuai kondisi perekonomian terkini. Pasalnya, jika semakin lama diselesaikan dan terdampak oleh inflasi, maka tak menutup kemungkinan kebutuhan anggaran bisa lebih tinggi dari perhitungannya tersebut.
Namun ia mengasakan, khusus untuk pembangunan jembatan hingga kini masih menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim. Dengan keterbatasan anggaran dari APBD Jatim yang dikelola instansinya, ia pun tak terlalu optimistis JLS di wilayah Jatim bisa diselesaikan dengan cepat. [iib]
