Pemandangan JLS yang membelah bukit kapur dengan latar belakang pantai.
DPRD Jatim, Bhirawa
Kondisi keuangan APBD 2017 yang mengalami defisit hingga Rp 300 miliar, tidak memungkinkan Pemprov Jatim mengalokasikan anggarannya untuk penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS). Karenanya, saat ini Pemprov Jatim hanya mengandalkan pinjaman lunak (loan) dari Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp 2,1 triliun.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menegaskan jika minimnya APBD 2017 Jatim berimbas pada pembiayaan sejumlah proyek, salah satunya JLS. Karenanya Komisi D berharap pinjaman lunak dari IDB bisa cair 2017 sehingga penyelesaian JLS cepat selesai paling tidak 2019.
“Kami berharap dalam kondisi ekonomi global seperti saat ini pembangunan JLS segera selesai. Dengan begitu dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di wilayah selatan,”tegas politikus asal Partai Gerindra ini, Senin (21/11).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi. Menurutnya saat ini APBD Jatim 2017 hanya mampu membiayai beberapa program kerakyatan saja. Tak heran jika beberapa SKPD didorong untuk menjadi Badan Layanan Usaha daerah (BLUD) dengan tujuan untuk tidak membebani APBD. Termasuk JLS, pada APBD Jatim murni 2017 tidak sedikitpun mengalokasikan anggarannya, karena memang posisi keuangan tidak memungkinkan.
“Saya tidak tahu kalau PAPBD 2017. Yang pasti saat ini tidak ada anggarannya dan kita hanya bisa bertumpu pada pinjaman lunak dari IDB,”papar politisi asal PPP ini.
Seperti diketahui, setelah sempat terhenti proyek infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) akan segera diselesaikan dengan adanya persetujuan pinjaman lunak (loan) dari Islamic Development Bank (IDB). Untuk menyelesaikan pembangunan jalan yang menghubungkan antara pesisir selatan Pacitan hingga Banyuwangi ini, IDB akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun.
“Ya sudah disetujui loan dari IDB Rp 2,1 triliun. Saat ini masih dirancang Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) penggunaan dana fokusnya nanti bagaimana. Saya targetnya tahun depan sudah tersambung,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.
Soekarwo berharap, dana pinjaman lunak ini segera digunakan sehingga JLS segera tersambung. Apalagi, proses pembebasan lahan juga sudah selesai dengan titik terakhir proses pembebasan ada di kawasan Jember dan Trenggalek.
“Saat ini sudah 2/3 jalan sudah siap digunakan. Sisanya ini 1/3 jalan yang harus segera diselesaikan,” ujar Soekarwo.
Sementara itu, JLS sendiri memanjang sejauh 673,872 kilometer dari pesisir selatan Pacitan hingga Banyuwangi. Dari total jalan yang akan dibangun, sepanjang 334,490 kilometer jalan sudah selesai teraspal dan 33,225 kilometer sudah selesai dilakukan pengecoran atau rigid. Selain itu, sebanyak 77 buah jembatan dengan total panjang 4,346 kilometer juga sudah selesai dibangun.
Sejak awal pembangunan mulai 2002, pemerintah telah mengucurkan dana untuk JLS sebanyak Rp 2,423 triliun dengan rincian dari APBN sebesar Rp 1,698 triliun dan APBD Provinsi sebesar Rp 625 miliar, serta APBD kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar. [cty]
