Tak Ada Anggaran Siluman di APBD Jatim

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemprov, Bhirawa
Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi memastikan tak ada anggaran siluman di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim. Sebab penyusunan APBD Jatim dibahas secara transparan dengan DPRD Jatim, dan diperjelas dengan rinci tiap itemnya melalui pergub (Peraturan Gubernur).
Pernyataan tegas Sekdaprov tersebut menanggapi beredarnya spanduk bernada provokatif yang bertebaran dibeberapa ruas jalan Surabaya pada, Jumat (20/3). Spanduk itu berwarna putih dan mengatasnamakan Forum Pegawai Negeri Sipil Jawa Timur dan Transparancy Centre.
Pantauan Bhirawa pada Jumat lalu, spanduk terlihat dipasang di atas pos polisi Jalan Ahmad Yani Surabaya (seberang Giant Margorejo). Selain itu, juga terpampang di Jalan Indrapura, Jalan Diponegoro, Jalan Margorejo, Jalan Pahlawan dan Bundaran Waru.
Forum PNS Jatim memprotes kebijakan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang dinilai kurang mempedulikan nasib pegawai dan tidak transparan dalam penggunaan APBDJatim. Dalam spanduk bernada protes itu menyampaikan tiga poin aspirasi. Yaitu pertama, menuntut Gubernur Soekarwo meningkatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai dan Remunerasi, kedua, transparansi penggunaan dana APBD Jatim dan ketiga, hapus anggaran siluman.
“Saya tidak tidak siapa yang memasang itu. Saya juga tidak mengetahui Forum PNS yang dimaksud. Sebab saya juga PNS tidak merasa dalam forum tersebut dan tidak ikut memasang spanduk itu. Kalau forum ini mempertanyakan kesejahteraan PNS, saya kira PNS sekarang sudah sejahtera,” kata Sukardi, dikonfirmasi, Minggu (22/3).
Menurut dia, saat ini Pemprov Jatim sudah mempersiapkan adanya program remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan PNS pemprov. Direncanakan remunerasi ini bisa berjalan mulai 2016 mendatang.
Terkait anggaran siluman, Sukardi kembali menegaskan, yang dinamakan anggaran siluman adalah anggaran yang tidak jelas. Padahal di APBD Jatim semua anggaran jelas penggunaannya, ada perda (peraturan daerah) dan pergub per itemnya.
“Saya tegaskan tidak ada anggaran siluman. Semua transparan dibahas dengan DPRD dan dirinci dengan pergub. Semua juga berdasarkan dengan koridor aturan mulai dari Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), Permenpan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) hingga Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan),” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto mengatakan, PNS pemprov tidak mengenal yang namanya Forum PNS. PNS tidak berorganisasi selain Korpri. Semua aspirasi bisa disalurkan di Korpri bukan melalui forum lainnya.
“Kalau pemasangan spanduk itu dilakukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ya silahkan saja. Tapi mengatasnamakan PNS itu yang tidak dibenarkan, karena PNS itu Aparat Sipil Negara yang mempunyai jatidiri pengabdian sudah punya mekanisme tersendiri untuk menyampaikan aspirasi dengan lewat Korpri, tidak dengan cara provokatif pasang sepanduk di jalan-jalan,” ungkapnya.
Menindaklanjuti beredarnya spanduk itu, jelas Akmal, BKD telah berkoordinasi dengan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk menelusuri ada tidaknya keterlibatan PNS pemprov. “Saya sudah koordinasi dengan Pak Zainal (Zainal Muhtadien Kepala Bakesbangpol Jatim). Nanti akan akan berikan nasihat jika ada PNS yang terlibat,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH MM menambahkan, spanduk yang beredar di jalan-jalan protokol Surabaya tersebut bagian dari provokasi yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab. Sebab selama ini kondisi PNS pemprov sangat nyaman dan tidak ada kegaduhan atau gejolak, apalagi yang menyangkut dengan kesejahteraan.
“Selama ini saya berkomunikasi dan berbaur dengan PNS mulai dari tingkat pejabat hingga staf. Suasananya sangat kondusif dan tidak ada gejolak. Makanya saya kaget kok sampai ada spanduk bernada provokatif tersebut. Di pemprov, tidak ada namanya forum PNS yang ada Korpri,” tegasnya.
Menurut dia, semua penggunaan APBD di pemprov sangat transparan dan tidak ada namanya anggaran siluman. “Diera sepertiĀ  sekarang tidak bisa main-main dengan APBD. Semua tercatat dengan transparan per itemnya. Makanya mulai 2016 kita gunakan remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Siapa yang giat bekerja, maka kesejahteraannya meningkat pula,” tandasnya. [iib]

Tags: