Foto: ilustrasi
Surabaya,Bhirawa
Munculnya surat DPP Partai Golkar mengenai perpanjangan susunan kepengurusan seluruh DPD Partai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota sampai enam bulan ke depan, menghentikan upaya reposisi DPD II Golkar Surabaya dan Fraksi Golkar terhenti.
Plt ketua DPD II Golkar Surabaya, M Alyas menegaskan rapat pengurus , Selasa(1/3) malam bukan untuk mengklarifikasi surat mosi tidak percaya kepada tiga (3) anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya yang ikut menandatangai mosi tidak percaya pada ketua Fraksi Golkar. Rapat kemarin menurut Alyas untuk menginformasikan Surat DPP Partai Golkar.
Menurutnya, telah terbit surat DPP Partai Goklar no B283/ Golkar/ II/2016, tertanggal 25 Februari, perihalnya penjelasan atas surat DPP Partai Gokar no B287, tentang perpanjangan kepengurusan semua DPD partai Golkar.
“Intinya memperpanjang kepengurusan DPD partai Golkar di seluruh Indonesia baik itu DPD Prov maupun Kab/kota, sampai dengan 6 bulan ke depan, atau selambat-lambatnya sampai terselenggaranya Musda. Yang kedua, kepengurusan dan masa baktinya adalah kepengurusan partai Golkar hasil Musda,” terangnya, (1/3) malam.
Namun, lanjut Alyas, apabila dalam perkembangannya hasil Musda tersebut mengalami perubahan atau revitalisasi kepengurusan DPP partai Golkar dan disahkan oleh dewan pimpinan setingkat diatasnya maka kepengurusan partai Golkar yang terakhir itulah yang sah dan diperpanjang masa baktinya, karena hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 20 dan 21 AD/ART partai Golkar.
“Jadi surat ini yang kami sosialisasikan kepada seluruh pengurus pleno pada malam hari ini, tidak ada agenda lain,” imbuhnya.
Disinggung soal mosi tidak percaya yang ditujukan kepada dirinya, M Alyas juga membantah keras. “Oh tidak ada, itu biar diselesaikan secara kekeluargaan saja,” sahutnya.
Demikian juga saat ditanya soal rencana pergantian ketua frasi DPRD Surabaya yang saat ini diduduki oleh Pertiwi Ayu Khrishna, lagi-lagi M Alyas menjawab jika tidak ada agenda itu, namun hanya mengaku sebagai agenda tambahan.
“Itu merupakan hal yang biasa sebagai manusia, perbedaan pendapat juga merupakan dinamisasi, asal jangan terlalu serius, apalagi masuk ke ranah politik, biar diselesaikan secara kekeluargaan,” tandasnya..
Selanjutnya M Alyas juga menegaskan bahwa dalam 6 bulan kedepan belum ada agenda restrukturisasi atau reposisi kepengurusan di DPD Golkar Surabaya.
“Yang patut diketahui, bahwa posisi teman- teman ini sekarang sudah diperpanjang sampai 6 bulan kedepan, itu yang saat ini sedang kami sampaikan di rapat saat ini, atau sampai kepada Musda yang akan datang, jadi setelah Munas ada Musda prov baru ke Musda Surabaya,” pungkasnya.
Dengan demikian seluruh kepengurusan partai Golkar Surabaya termasuk posisi bendahara yang diduduki oleh Lies Wahyuningisih dan Ketua Fraksi DPRD Surabaya yang sah ini dipegang oleh Pertiwi Ayu Khrisna, juga turut diperpanjang sampai 6 bulan kedepan,yakni sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016, atau sampai terselenggaranya Musda.
Sebelumnya dikabarkan ada upaya tiga anggota Fraksi Golkar yang dikomando Agung Prasodjo ingin menduduki posisi bendahara DPD Golkar Surabaya dengan tujuan untuk menggeser posisi Pertiwi Ayu Khrisna sebagai ketua Fraksi di DPRD Surabaya .[gat]
