Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan arahan kepada PNS dan kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim saat masuk hari pertama 2017, Selasa (3/1).
Hari Pertama PNS Pemprov 2017
Pemprov, Bhirawa
Memasuki hari pertama masuk kerja pada 2017, PNS (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim berjalan seperti biasanya. Tidak ada inspeksi mendadak (sidak) layaknya usai libur panjang, hanya diisi apel pagi yang dipimpin Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di halaman Kantor Gubernur, Selasa (3/1).
Saat memimpin apel itu, Gubernur Soekarwo mengingatkan kembali tugas sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berkualitas world class. Maksudnya adalah generasi yang berkualitas, mampu menanggulangi segala persoalan yang terjadi di masyarakat, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mampu menghadapi hambatan pembangunan dari luar negeri.
“Apabila ada ASN yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata dua, hendaknya memilih jurusan yang sesuai dengan bidang yang ditangani. Jangan hanya untuk mengejar agar dapat mencapai golongan IV,” ungkap Pakde Karwo.
Dicontohkan, saat ini Pemprov Jatim belum mempunyai tukang las bawah laut. Oleh karena itu, ASN di bidang perindustrian bisa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Angkatan Laut, bekerjasama dengan Kobangdikal yang mempunyai tenaga-tenaga kelas internasional di bidangnya.
Pada kesempatan itu, Pakde Karwo juga sangat mengharapkan ASN sebagai agent of change dapat menciptakan terobosan-terobosan baru One Service One Inovation. Artinya setiap SKPD harus mampu menciptakan satu inovasi atau terobosan baru sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Di samping itu untuk memperkuat kinerja birokrasi diperlukan pula reformasi birokrasi khususnya di bidang Informasi Teknologi (IT). “Sudah menjadi keharusan untuk bisa memperpendek timelag data analisis, mendekatkan layanan publik ke konsumen, menajamkan strategi bisnis,” jelasnya.
Disampaikan pula di hadapan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim, bahwa pelaksanaan pembangunan Jatim pada 2016 banyak mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Antara lain di bidang sosial politik, di penghujung 2016, satu instrumen kinerja permusyawaratan mendapatkan reward dari pemerintah melalui indikator indeks demokrasi menjadi terbaik nasional. Ini berarti bahwa ruang demokrasi telah menjadi mindstreaming dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, kepatuhan PNS Pemprov Jatim untuk masuk pada hari kerja pertama usai libur panjang akhir tahun patut menjadi contoh. Sebab berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi jatim, dari 19.912 ribu PNS pemprov, tidak ada satupun yang yang bolos kerja.
“Memang ada beberapa yang tidak masuk kerja, tapi semua ada izinnya. Dari 19.912 PNS, yang tidak hadir karena izin umrah ada 62 orang, dinas luar 11 orang, tugas jaga enam orang. Lalu yang cuti di luar tanggungan negara dua orang dan cuti melahirkan dua orang. Jadi semua yang tidak masuk ada keterangannya semua. Tidak ada yang bolos kerja,” kata Kepala BKD Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM.
Menurut dia, Pemprov Jatim sengaja tidak menggelar sidak karena saat ini sudah ada absensi finger print. Jika PNS tersebut tidak masuk kerja, sudah ketahuan dilihat dari absensinya. “Absensi finger print tidak bisa diwakilkan. Kalau yang telat masuk atau tidak masuk, sudah ketahuan siapa mereka. Selain itu, di pemprov juga ada apel yang dipimpin Pak Gubernur,” tandasnya. [iib]
