Tak Disetujui, Raperda RDTRK Terancam Didrop

Gresik, Bhirawa
Konsultasi yang dilakukan dewan, terkait dengan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tengah dibahas. Yaitu Renperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) masih menuai masalah bahkan nanti bisa diurungkan.
Hal ini, karena masih banyaknya prosedur yang belum dilalui. Diantaranya persetujuan dari Gubernur Jatim hingga kini belum turun padahal Bulan Desember tinggal hitungan jari.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, hingga kini Raperda yang tengah dibahas belum ada putusan untuk didrop atau dihapus. Karena belum ada pembahasan finalisasi, rencananya mulai besok selama dua hari akan dibahas lagi bersama tim ahli yang agendanya pra finalisasi. Dengan melibatkan seluruh anggota dewan digelar di Malang, dengan mendalami secara keseluruhan secara utuh.
”Belum ada finalisasi, jadi belum bisa mengatakan didrop. Kalau finalisasi sudah final dan paripurna, baru akan tahu dan sekarang belum bisa menyebutkan. Dan kami berharap 10 Raperda yang kini tengah dibahas dewan, dengan tiga Pansus bisa berjalan normal semuanya bisa didok tepat waktu yaitu tanggal 31 Desember,” ujarnya.
Sementara anggota Pansus I DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM mengatakan, memang ada kabar rencana droping Raperda tentang RDTRK. Disebabkan belum dapat rekomendasi, namun belum juga bisa memastikan karena masih menunggu. Juga rapat dengan Bappeda masih ditunggu karena Raperda ini usulan dari eksekutif, tapi kalau berlarut tak segera bisa juga tidak cukup waktu dari jadwal yang ditentukan.
Beberapa persoalan yang membuat Raperda itu sulit diselesaikan mengenai permasalahan prosedural. Karena untuk RDTRK Perkotaan dan RDTRK Duduk Sampeyan dan Cerme belum ada peta dari Kementerian, sebab baru Gresik utara yang sudah ada petanya. Selain harus sudah ada petanya, sebelum dibahas RDTRK harus ada persetujuan dari Gubernur. Ini semua harus diselesaikan dulu, sebelum dibahas di DPRD Gresik.
”Kalau semua tak diselesaikan dulu, maka belum bisa dilanjutkan nanti ujung – ujungnya akan didrop. Hingg kini tidak bisa memaksakan diselesaikan pada tahun ini. Jadi tidak bisa memaksakan, kalau memang tidak bisa maka ditunda terlebih dahulu,” imbuhnya. [kim]