Surabaya, Bhirawa
Proses pemilihan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur telah dilampaui dan relatif panjang. Dari sisi penyelenggaraan good governance pun sudah memenuhi persyaratan.
Hal itu disampaikan Pakar sosial politik, Surokim Abdussalam saat dikonfirmasi, Sabtu (25/6/2022). Menurut dia, publik harus bersabar dan mempercayakan kepada tim penilai akhir (TPA) karena sudah transparan dan berkeadilan.
“Proses ini kan sudah dilampaui dan relatif panjang, publik juga bisa melakukan tracking proses eliminasi ini. Dari sisi penyelenggaraan good governance juga sudah memenuhi persyaratan, jadi harus bersabar kalau prosesnya panjang,” ujarnya.
Surokim menekankan yang lebih penting menghindarkan hal-hal yang berpotensi untuk gaduh. Pasalnya, potensi gaduh juga tidak ada manfaat untuk semuanya. “Karena proses ini semua ada di TPA yang ada di Jakarta,” imbuhnya.
Hal itu dinilai penting dilakukan oleh seluruh elemen publik agar Jawa Timur tetap kondusif dan tidak ada kegaduhan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini menyebut begitu nanti diumumkan siapapun yang terpilih sebagai Sekdaprov Jatim definitif untuk segera dilantik.
“Supaya, Pemprov Jatim lebih bisa ngegas dan kenceng lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tertunda dari agenda-agenda Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa, red),” katanya.
Surokim mengakui bahwa Sekdaprov Jatim kali ini tidak biasa. Apalagi, kata dia, sebentar lagi ada agenda politik Di tahun 2024. Dimana, semua orang berkepentingan terhadap Sekdaprov defenitif ini.
“Tapi, kita dalam kepentingan untuk menjaga supaya kemudian Sekdaprov ini yang paling penting memenuhi harapan dan ekspektasi publik itu dulu,” jelasnya.
Surokim berharap semua pihak bisa melunakkan egonya, karena ada kepentingan yang jauh lebih besar yakni kondusifitas. Sebab, kondusifitas itu penting dalam situasi pasca pandemi.
“Setelah ini jelas tugas Pemprov tidaklah muda dan akan sangat bergantung pada Sekda terpilih. Nah, ini butuh penguatan semua pihak untuk bisa paham dan lebih sabar,” pintanya.
Atas dasar itulah, pihaknya juga berharap tidak ada manuver-manuver yang berlebihan. Karena takaran manuver berlebihan justru potensi membuat gaduh. “Dan otomatis yang rugi masyarakat Jatim,” imbuhnya.
“Jadi semua pihak harus bisa menahan diri. Untuk apa gaduh, kalau sumber masalahnya bukan ada di sini. Harusnya kegaduhan itu kegaduhan ada di TPA, jadi ini salah tempat gaduhnya itu,” tegasnya.
Menurut Surokim, Gubernur Jatim sejauh ini dinilai sudah mencoba untuk profesional dan menahan diri. Sebagai user, lanjut dia, pasti akan dipanggil oleh TPA, untuk bisa ikut memberikan pendapatnya.
“Itu saja menurut saya sudah luar biasa. Bagaimana user hanya diberi pertimbangan sekian persen dan TPA yang mempertimbangkan,” tambahnya.
Artinya, kata Surokim, langkah Gubernur Khofifah cara menahan dirinya sudah bagus, baik dan perlu dikawal kemudian potensi gaduh yang bermanuver itu bisa di eliminasi.
“Tapi begitu pengumuman dari TPA sudah ada persetujuan memang sudah selayaknya segera dilakukan pelantikan lebih cepat lebih baik,” tandasnya.
Perlu diketahui, tiga pelamar lulus sebagai calon Sekdaprov Jatim. Dua berasal dari internal Pemprov yakni Kepala Dinas Kehutanan Jumadi dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis. Sedangkan satu lainnya pejabat eksternal yakni Staf Ahli Menteri Sosial bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Adhy Karyono. [geh]
