Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Dr Ir H Abdul Hamid MP saat membuka kegiatan Stakeholder Meeting yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Surabaya, Selasa (3/9).
Transformasi Perpustakaan
Pemprov, Bhirawa
Transformasi perpustakaan diharapkan tidak hanya berbasis inklusi sosial, namun harus memiliki output yang jelas yaitu memiliki kemampuan literasi yang berbasis Enterpreneurs atau kewirausahaan. Dengan membaca buku, tidak hanya sekedar membaca namun akan menjadikan mereka menjadi pengusaha.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Dr Ir H Abdul Hamid MP disela kegiatan Stakeholder Meeting yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Surabaya.
Kemampuan literasi berbasis entrepreneur merupakan merupakan perintah pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan dan memakmurkan. Untuk itulah, perpustakaan itu harus mampu dan bangkit dari instrumen dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ia juga mengatakan, jik transformasi inklusi berbasis sosial kalimatnya tersebut ditarik menjadi kalimat meningkatkan kemampuan literasi yang salah satunya adalah meningkatkan entrepreneur.
“Jadi keberadaan perpustakaan itu adalah untuk mencerdaskan bangsa itu perintah undang-undang yang berdampak pada semakin meningkatkan sekejahteraan, itulah target perpustakaan” tandasnya.
Ia juga mengatakan, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial harus bisa menjangkau masyarakat di pedesaan. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan masyarakat desa terhadap akses informasi berkualitas yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan dengan penduduk perkotaan dan mengurangi urbanisasi.
Setiap tahun, Pemprov Jatim melalui program pembinaan perpustakaan mengalokasikan dana untuk membentuk perpustakaan desa/kelurahan baru, berupa penyaluran buku dan rak. Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim terus konsisten melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap perpustakaan umum khususnya perpustakaan desa.
Perlu diketahui bahwa di Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 mencapai 27.798 perpustakaan, yang terdiri dari 17.862 perpustakaan sekolah, 305 perpustakaan perguruan tinggi, 5.953 perpustakaan khsusus, 3.677 perpustakaan umum. Dari 3.677 perpustakaan umum tersebut sebanyak 3.628 perpustakaan desa/kelurahan. Sementara selebihnya perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.
Ditempat yang sama, Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas RI, Yoyo Yahyono menyampaikan, adanya perpustakaan berbasis inklusi sosial maka diharapkan masyarakat dapat mengubah mindset atau pola pikir.
Menurutnya, masyarakat setelah membaca buku selanjutnya bisa melakukan kegiatan atau berbuat sesuatu yang bermanfaat yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Contohnya masyarakat setelah membaca buku tentang tata cara ternak lele atau menanam cabe, mereka bisa mempraktekan menerapkan yang mereka baca secara nyata.
Perpustakaan Garda Terakhir Menangkal Hoax
“Aku adalah bagian dari apa yang telah aku baca, setelah aku baca aku praktekan. Setelah aku pratekan akan bisa mengubah dan bisa meningkatkan kesejahteraannya”.
“Ungkapan ini perlu dibaca dan ditiru oleh masyarakat,” kata Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas RI, Yoyo Yahyono.
Menurut Yoyo, berdasar data surve terbaru minat baca atau literasi masyarakat Indonesia saat ini menempati 16 besar dunia. Sebelumnya selalu nomor dua dari bawah. Melalui gerakan literasi dan kegaiatan seperti ini bisa meningkatkan minat baca masyarakat.
“Meskipun saat ini sedang maraknya medsos, tetapi minat baca masyarakat tidak sampai terpengaruh minat literasinya,” ungkapnya.
Dikatakannya juga, Perpustakaan juga merupakan garda terakhir yang bisa menangkal hoax, karena berita benar atau tidak/hoax untuk mengetahui benar tidaknya harus mempunyai referensi, sumbernya dan mencarinya di perpustakaan.
Sementara program-program perpustaan di Jawa Timur sudah berjalan baik dan bersinergi dengan kegiatan perpustakaan nasional. Seperti dilakukan di Jombang dan Ponorogo telah dilakukan gerakan program meningkatkan minat baca/literasi
Sekadar diketahui, Stakeholder Meeting Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan di tujuh provinsi di Indonesia dan akan terus dilakukan di setiap provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta stakeholder Meeting Provinsi Jawa Timur bisa terintegrasi dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial .
“Sebelumnya jika masyarakat datang ke perpustakaan, kini sebaliknya perpustakaan harus hadir ditengah masyarakat. Jadi perpustakaan bukan saja sebagai tempat membaca, tetapi mereka bisa meningkatkan kesejahteraan sosial,” katanya. [rac]
