Tak Ingin Seperti Risma, Kader PDIP Ingin Cawali Bisa Jalin Komunikasi dengan Partai

Surabaya, Bhirawa
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) PDI Perjuangan Surabaya, Sukadar menyebut, idealnya siapa saja calon yang akan dimunculkan menjadi calon wali kota (cawali) Surabaya, bisa menjalin komunikasi yang baik dengan partai. Dalam hal ini PDI Perjuangan.
“Kami mengakomodir suara dari seluruh PAC. Mereka ingin wali kota nanti bisa menjalin komunikasi yang baik dengan partai. Kalau saat ini, hubungan dengan partai seolah terputus, ” kata Sukadar, Jumat (14/6).
Saat ditanya jika ada sosok alternatif dari luar partai yang punya karakter seperti Risma, Sukadar enggan untuk berandai-andai.
Sukadar menyebut, komunikasi anatara partai dengan Risma tidak terjalin intens meski diketahui Risma adalah Wali Kota Surabaya usungan dari PDIP yang dianggap sukses memimpin Surabaya selama dua periode.
“Dalam politik tidak ada kata berandai-andai. Sepuluh tahun di dalam pemerintahan Bu Risma ini, komunikasi dengan partai biasa- biasa saja. Nah, seluruh partai politik pasti punya kepentingan sendiri- sendiri. Gol terakhir memang untuk kepentingan rakyat. Tapi, disamping itu partai politik juga punya kepentingan untuk membesarkan partai,” tegas Sukadar.
Persoalannya, lanjut Sukadar, selama ini komunikasi antara eksekutif dengan partai banyak yang ‘putus’.
Harapannya, jika dari kader partai, tentu akan tahu bagaimana visi misi partai dan arah perjuangan partai. Berbeda dengan Risma yang bukan dari kader partai.
Dalam hal ini, lanjut Sukadar, bukan berarti membandingkan porsi antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai.
“Arahnya bukan di situ. Partai juga pro kesejahteraan rakyat. PDI Perjuangan juga bagian dari warga kota Surabaya,” lanjutnya.
Harapan PDI Perjuangan, lanjut Sukadar, tokoh yang diusung berkomitmen untuk berkomunikasi dengan partai (PDI Perjuangan) sebelum mengambil langkah atau kebijakan.
Sukadar mencontohkan kasus Pedagang Kaki Lima (PKL), kemudian soal kesenian dan budaya yang langsung ditangani Risma tanpa adanya komunikasi dengan partai.
“Penataan PKL misalnya, sebelum digusur harusnya ada tempat untuk relokasi lebih dulu. Ada solusi dulu. Kemudian di bidang olahraga, Persebaya itu kan kebanggan warga kota Surabaya. Mess kan diambil pemkot. Padahal itu kebanggaan warga kota, akhirnya Persebaya kesulitan cari tempat, tidak bisa di follow up,” lanjutnya.
Sukadar juga mencontohkan kasus yang dialami seniman di Taman Hiburan Rakyat yang ditutup. Banyak seniman dan budayawan yang mengeluh.
“Belajar dari itulah, kami bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya opini yang dibangun pemerintah kota terkait keberhasilannya, tidak sebanding dengan di lapangan,” pungkasnya. [iib]