Tak Laporkan Penambahan Usaha, Satpol PP Kota Batu Panggil Puluhan Pengusaha

Petugas Satpol PP saat memeriksa salah satu pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran di kantor Satpol PP Balai Kota Batu.

Kota Batu,Bhirawa.
Setiap pengusaha yang menambah bangunan di tempat usahanya otomatis harus memperbaiki/ merubah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki. Namun banyak pengusaha di Kota Batu tidak mengindahkan aturan ini. Akibatnya, puluhan pengusaha harus dipanggil Petugas Penegak Perda untuk dimintai klarifikasi.
Plt. Kepala Satpol PP Kota Batu, M. Adhim mengatakan bahwa banyak masyarakat atau pengusaha yang tak mengindahkan aturan daerah terkait IMB. “Untuk bulan Januari hingga Februari ini sudah ada 33 pelanggar Perda yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka yang kami panggil rata-rata mendirikan bangunan tanpa adanya ijin (IMB) terlebih dahulu ke Dinas Perijinan,” ujar Adhim, Selasa (25/2).
Selain tak mengantongi IMB, juga banyak ditemukan pengusaha yang menambah bangunan baru namun tak dibarengi dengan perubahan IMB. Adhim mencontohkan dua kasus pelanggaran yang ditangani adalah pembangunan toilet di SPBU, dan penambahan kamar di tempat kos. Pasalnya setiap pengusaha menambah bangunan baru harus merubah IMB.
Di dua bulan pertama di tahun 2020 ini, OPD Penegak Perda ini telah menglasifikasi jenis usaha pelaku pelanggaran IMB. Yaitu, SPBU, peternakan, warung nasi, guest house, usaha perumahan, chatering, tempat wisata, home stay, resto, dan pusat oleh-oleh.
Namun temuan pelanggaran ini tak membuat Satpol PP melakukan penindakan dengan menutup langsung tempat usaha atau bangunan tersebut. “Karena fungsi kami lebih kepada alat pengawas agar PAD dari retribusi dan pajak daerah bisa maksimal,” tambah Adhim.
Lebih lanjut Adhim menjelaskan banyaknya bangunan baru ataupun tambahan bangunan di banyak tempat usaha otomatis akan merugikan Pemda. Misalnya saja untuk kerugian per meter persegi untuk bangunan rumah tinggal harus membayar pajak Rp 10 ribu.
“Bayangkan saja berapa banyak bangunan baru atau tambahan yang tak dilaporkan ijinnya (IMB). Tinggal mengalikan saja berapa luas bangunan dengan pajak yang harus dibayar per tahunnya,” pungkas Adhim.(nas)

Tags: