Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Fraksi Partai Persatuan Indonesia (PPP) DPR RI mengingatkan pemerin tah untuk tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), saat bulan Ramadan dan Lebaran ini. Mengingat kondisi ekonomi masih belum stabil dan daya beli masyarakat melemah.
Seperti diketahui, pemerintah telah menaikkan TDL golongan konsu men 900 VA sebesar 143%, dari Rp605/kwh, menjadi Rp1.352/kwh. Konsumen 900 VA biasanya adalah kalangan rumah tangga dengan tingkat ekonomi lemah.
“Kenaikan TDL tanpa sosialisasi secara memadai, akan menambah persoalan ekonomi masyarakat. Apalagi bila dilakukan bersamaan dengan bulan Ramadan dan Lebaran.
Jika terjadi inflasi, justru akan berten tangan dengan Nawa Cita, yang men dambakan kemandirian ekonomi. Dengan menggerakkan sektor strate gis ekonomi domestik,” papar Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati dalam diskusi dengan tema ” Puasa: Syahrul Ukhuwah untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa” di pressroom, kemarin(7/7).
Menurut Reni, kenaikan inflasi yng timbul akibat kenaikan TDL, akan menggerus tingkat pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Apalagi, listrik sangat berperan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. 0maka harga energi yang murah, merupakan upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
Reni minta, agar sebelum menaikan TDL, pemerintah menekan kebocoran transmisi, guna meningkat kan efisiensi penyaluran daya listrik. Peningkatan efisiensi juga harus dilakukan di semua lini, dengan menekan tingkat losses (susut tenaga listrik), serendah mungkin. Dalam jangka pendek, pemerintah harus melakukan re-negosiasi harga pembe lian bahan bakar. Untuk memperoleh potongan harga, sehingga dapat melakukan penghematan.
“Pemerintah harus mengurangi pemakaian bbm yang masih cukup besar di pembangkitan. Mengganti kannya dengan bahan bakar lain, seperti gas, batubara, panas bumi dan air. Selain lebih murah, bahan bakar non bbm ini jumlahnya lebih. banyak,” tambah Reni
Terkait Unit Kerja Presiden Pembi naan Ideologi Pancasila (UKP PLP), PPP. Mendukung pembentukan lembaga tersebut. PPP meyakini, Pancasila sebagai ideologi negara. Terlebih, kelahiran dan penetapan Pancasila dalam konstitusi negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan Kemerdekaan bangsa Indonesia. Pancasila merupa kan nilai nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonsia yang relijius. [ira]
