foto ilustrasi
Kawasan metropolitan “satelit” ibukota negara, telah disergap banjir dan longsor. Siapa tak miris? Sampai area paling strategis, bandara internasional terbesar di Indonesia, Soekarno-Hatta (Soetta) terdampak longsor. Itu pertanda seluruh infrastruktur memerlukan audit konstruksi sistemik. Terutama jembatan, plengseng jalan, plengseng bukit, dan plengseng sungai. Pada puncak musim hujan, area resapan air (yang gundul) biasa tergerus.
Semakin melemahnya daya dukung lingkungan, niscaya merusak lapisan tanah. Pondasi beton bangunan infrastruktur rentan kehilangan pijakan, karena terbawa longsor. Terancam roboh. Bulan Pebruari ini merupakan puncak musim hujan. Curah hujan lebih dari 30 mm (milimeter), yang tergolong ekstrem, akan biasa terjadi selama dua pekan mendatang. Sehingga pemerintah (dan daerah) seyogianya lebih kerap melakukan audit konstruksi, dan audit lingkungan.
UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah menetapkan status ke-tanggapdarurat-an. BeberapaPempropsaat ini telahmenyatakankondisidaruratbanjir. DiantaranyaJawa Barat,Banten, dan Bangka-Belitung. Sebenarnya, seluruh pulau Jawa telah rentan bencana banjir dan longsor, perlu penetapan status darurat bencana. Di Jawa, biasanyadilakukanolehBupatidanWalikota.
Tak terkecuali kawasan ibukota Jakarta, cukup rawan bencana banjir. Sehingga perlu menetapkan status darurat, seperti diamanatkan pasal 51 UU Penanggulangan Bencana.Tetapi umumnya pemerintah propinsi “malu-malu” menyatakan status darurat bencana.Namun gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Joko Widodo, pernah menyatakan Jakarta darurat bencana (Januari 2013). Saat itu, banjir sampai menggenangi istana ke-presiden-an.
Ibukota, perlu penetapan status darurat banjir, karena kawasan langganan banjir telah mengepung daerah terdekat. Hujan deras di Bogor, telah menyebabkan longsor kawasan “puncak” di Bogor. Air bah semakin cepat menuju Jakarta, hanya memerlukan waktu 9 jam. Begitu pula hujan deras di kabupaten Tangerang, telah “meng-hajar”area bandara Soekarno-Hatta. Banjir dan longsor di Bogor telah menyebabkan 4 korban jiwa, dan seorang korban jiwa di bandara.
Di propinsi lain se-Jawa, tak kalah mirisnya. Di Jawa Timur, bencana banjir bandang dan longsor, masih nampak bekasdi Trenggalek. Lebih dari seratus rumah warga hancur (pertengahan Oktober lalu). Kini longsor tetap mengancam pada kawasan “langganan” di lima kecamatan di Trenggalek. Kawasan longsor ini menjadi pusat perhatian BNPB (Badan Nasional Penganggulangan Bencana). Begitu pula longsor di Ponorogo, menyebabkan 60 korban jiwa.
Daerah “langganan” banjir parah di Jawa Timur, tersebar pula di Madura (kabupaten Sampang dan Pamekasan). Semusim hujan (tahun 2016) Sampang lima kali terendam banjir, disergap luapan sungai Kemuning. Begitu pula Pasuruan, di sepanjang aliran sungai Welang, banjir menjadi kronis. Manakala sungai Welang meluap, jalan negara trans Jawa Timur ke Bali, biasa macet total.
Berdasar prakiraan cuaca BMKG hujan masih akan tercurah dengan intensitas ekstrem.Banjir dan longsor sudah terjadi di berbagai daerah. Ini bukan sekadar disebabkan topografi daerah. Melainkan juga daya dukung lingkungan makin buruk. Makaseyogianya, Pemerintahdaerah (propinsi, serta kabupaten dan kota) menyusun mapping kebencanaan berdasar kondisi terbaru.
Koordinasi revitalisasi lingkungan juga wajib dilakukan pemerintah pusat, untuk menjamin kelangsungan perekonomian daerah. Beberapa kawasan kronis banjir, telah memperoleh perbaikan lingkungan. Antaralain pembangunan kanal banjir. Hasilnya cukup baik, mengurangi tingkat keparahan dan sebaran banjir. Antaralain kabupaten Bojonegoro (yang dialiri sungai Bengawan Solo). Tetapi potensi ancaman tidak bisa diabaikan.
Banjir dan longsor, telah menyebabkan korban jiwa di berbagai daerah. Siaga bencana, niscaya wajib menegakkan peraturan tata-ruang. Serta memberi pelatihan masyarakat terhadap tanggap ke-bencana-an.
——— 000 ———
