Tak Libatkan SKPD, Gubernur Susun Sendiri APBD 2016

Dr H Soekarwo

Dr H Soekarwo

Ancam Copot Pejabat yang Ributkan APBD
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menegaskan bakal menyusun sendiri APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jatim 2016. Langkah ini ditempuh Gubernur agar keterbatasan anggaran yang kini tengah mendera pemprov bisa tepat sasaran.
“Dalam menyusun rancangan APBD ini saya tidak melibatkan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sekarang saya sudah mulai menyusun sendiri rancangan APBD 2016. Satu minggu ini saya tidak tidur karena menyelesaikan rancangan APBD,” tegas Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/9).
Menurut dia, jika SKPD yang menyusun anggaran sendiri pasti akan mengikutkan program yang bersifat keinginan. Namun jika Gubernur yang menyusun APBD bisa dipastikan program yang dibuat adalah untuk menanggulangi krisis yang kini tengah melanda.
Jika kepala SKPD tidak setuju dengan sikap Gubernur dan ngotot ingin ikut menyusun APBD 2016, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengancam akan memutasi pejabat yang bersangkutan. “Gak gelem yo dicopot. Wong gawe SK iso ndadak kok (Tidak mau ya dicopot. Membuat SK mutasi bisa mendadak kok, red),” ungkapnya.
Mantan Sekdaprov Jatim ini mengibaratkan, jika ada seseorang tidak suka dengan menu yang disajikan, orang tersebut bisa keluar cari menu lain. “Jika kebijakan ini dianggap monopoli gubernur, ya silakan kepala SKPD yang protes nyalon menjadi Gubernur Jatim. Yang punya mandat itu gubernur, kalau dia ingin ngatur APBD ya ikut pemilihan gubernur,” katanya.
Terkait protesnya Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim yang anggarannya dikepras cukup banyak, Pakde Karwo juga menegaskan, jika para komisioner KI tidak terima anggarannya dipotong silakan mundur dari jabatannya. Alasannya para komisioner KI telah menandatangani pakta integritas dengan gubernur.
“Kok bisa mereka komplain. Mereka tidak bisa protes. Kalau protes karena tidak bisa bekerja, saya persilakan keluar dan berhenti menjadi komisioner KI. Yang nyusun anggaran itu saya. Mau tidak mau ya harus manut kebijakan saya,” tegasnya.
Dia menjelaskan, kekuatan APBD 2016 untuk SKPD di lingkungan Pemprov Jatim diprediksi hanya sebesar Rp 2,6 triliun. Minimnya anggaran itu jika tidak dimanfaatkan secara baik justru akan membuang-buang anggaran saja dan tidak akan bermanfaat untuk rakyat.
“Jadi saya tegaskan lagi, yang menyusun anggaran SKPD itu gubernur. Nanti saya tinggal menyodorkan ke SKPD-SKPD apa saja programnya. Intinya, semua program yang menyangkut produktivitas masyarakat pasti tidak saya potong. Anggaran sebesar Rp 2,6 triliun ini dibagi ke-66 SKPD pemprov, jadi harus tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk diketahui sebelumnya Komisi Informasi (KI) Jatim memprotes pemotongan anggaran sepihak yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemprov Jatim. Pemotongan anggaran dinilai akan melemahkan fungsi KI sebagai pemutus sengketa informasi publik.
“Ada upaya pelemahan KI. Kinerja kami sangat terganggu akibat pemotongan anggaran berkali-kali, padahal KI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU,” kata Ketua KI Jatim Ketty Tri Setyorini.
Selama ini, Dinas Komunikasi dan Informasi juga memperlakukan KI layaknya bidang-bidang yang ada di lingkungan dinas sehingga bisa dilakukan pemotongan anggaran.
Dari APBD, KI sebenarnya mendapatkan plafon anggaran Rp 2,8 miliar. Namun pada Desember 2014, tiba-tiba terjadi pengalihan anggaran Program Fasilitasi KI pada Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi Dinas Kominfo sebesar Rp 305 juta. Selain itu, pada Mei 2015 juga kembali dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 350 juta dengan alasan penyesuaian anggaran.
Saat itu, pemotongan berdalih adanya SE Sekdaprov tertanggal 30 April 2015 bernomor 900/4301/213.2/2015 perihal penyusutan pagu alokasi anggaran belanja pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim sebesar 5 persen dari total belanja langsung.
Pada 9 September 2015, Dinas Kominfo melakukan rapat koordinasi dengan mengundang bendahara KI. Dalam rapat tersebut diputuskan rencana akan dilakukan lagi pemotongan anggaran sebesar Rp 200 juta terkait kebutuhan dana penanggulangan bencana kekeringan.
Akibat beberapa kali pemotongan, KI harus mengurangi bahkan menghentikan beberapa program di antaranya bimbingan teknis, serta sidang-sidang ajudikasi penyelesaian sengketa informasi. “Pemotongan harusnya tidak ada karena KI dibentuk berdasar amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi KI bukan bagian dari bidang-bidang di Dinas Kominfo,” katanya.

Nihil Tambahan Anggaran
Pakde Karwo juga memastikan, pada APBD 2016 nanti tidak ada SKPD yang mendapat tambahan anggaran. Bahkan untuk infrastruktur jalan tidak ada tambahan anggaran untuk pembangunan struktur jalan, yang ada hanya bersifat pemeliharaan saja.
“Ini zaman sulit kok minta tambahan anggaran, itu tidak mungkin. Saya pastikan selama 2016 tidak ada pembangunan struktur jalan. Termasuk pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan) juga mangkrak karena tidak ada uangnya,” jelasnya.
Jika terjadi krisis sekarang ini, lanjutnya, orang yang pertama kali merasakan dampaknya adalah gubernur. Sebab yang memiliki RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah gubernur bersama wakil gubernur.
“Dengan kondisi seperti ini, yang paling bertanggung jawab menahan krisis adalah gubernur. Jika kondisi ini tidak diambil langkah-langkah strategis akan semakin sulit. Apalagi tahun ini Jatim memasuki pasar global berupa MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Makanya skema pembiayaan kita bongkar semua,”katanya.
Menurut Pakde Karwo, baru pertama kali ini Pemprov Jatim menyusun APBD yang pendapatan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) di bawah PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Itu artinya, daya beli masyarakat menurun karena terkenda dampak krisis ekonomi global yang sangat dahsyat.
“Biasanya pendapatan BBNKB itu selalu di atas PKB. Tahun ini diprediksi pendapatan BBNKB hanya Rp 3,5 triliun dan PKB-nya Rp 5 triliun. Padahal sebelumnya BBNKB itu bisa tembus Rp 6 triliun. Jadi krisis ini sangat serius, daya beli masyarakat menurun. Makanya kita harus ambil langkah-langkah ekstra ordinary,” tandasnya. [iib]

Tags: