Tak Mampu, 113 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

Himawan Estu Bagijo

Pemprov, Bhirawa
Sebanyak 113 perusahaan di Jatim telah mengajukan penangguhan terkait gaji tenaga kerja sesuai Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) di tahun 2020. Penangguhan itu dikarenakan tidak mampu secara finansial untuk memberikan UMK sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dari jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan, jumlahnya sebesar lima persen dari seluruh industri di Jatim. Dilihat dari lokasinya, di Surabaya ada 24 perusahaan/industri yang mengajukan penanggihan. Di Sidoarjo juga ada 24 industri, kemudian di Gresik ada 9 industri, di Pasuruan ada 29 dan Mojokerto ada 7 perusahaan atau industri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim (Disnakertrans Jatim) Himawan Estu Bagijo mengatakan dari 113 perusahaan yang mengajukan penangguhan, sebagian besar merupakan industri alas kaki.
Dalam sepekan ini, rencananya sejumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan dalam pekan ini akan dilakukan audit keuangan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jatim, terdiri dari empat orang, yaitu dua orang dari dari elemen pekerja, satu orang dari unsur Apindo, dan satu orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Perusahaan yang mengajukan penangguhan akan kita lihat keabsahan bukti audit keuangannya. Dan juga kesepakatan dengan unsur pekerjanya seperti apa. Jadi tidak langsung kami setujui,” tandasnya, Minggu (12/1).
Dikatakannya, jika perusahaan yang mengajukan penangguhan penerapan gaji UMK Jatim mayoritas beralasan tak mampu memberikan gaji sesuai aturan pada para pekerjanya, maka pemerintah akan membolehkan jika itu menyangkut keberlangsungan dari perusahaan dan juga kesepakatan dengan para pekerja di industri tersebut.
Di sisi lain, dalam pengajuan penangguhan ini, perusahaan dibolehkan untuk membayar gaji tidak UMK. Namun besarannya tergantung dengan kesepakatan dengan pekerja. Ada yang Rp 3 juta sebulan atau Rp 3,5 juta sebulan.
“Jadi selama setahun perusahaan boleh tidak UMK dalam menggaji pekerjanya. Tapi pertama harus karena alasan tidak mampu, padat karya, dan akan kukut kalau menggaji sesuai UMK. Dan gaji yang diberikan harus atas persetujuan dengan pekerja, yang disepakati berapa,” jelasnya.
Terpenting, lanjut Himawan, syarat yang diajukan Pemprov jika memang perusahaan tidak menggaji karyawan sesuai UMK, maka perusahaan harus menjamin pekerja tetap mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Himawan memaparkan, nantinya tim verifikasi akan mengantongi hasil maksimal tanggal 16 Januari, sedangkan tanggal 17 Januari tim juga harus melaporkan dan merapatkan finalisasi hasil verifikasi di lapangan bersama Pemprov Jatim.
“Setelah rapat finalisasi tanggal 17 Januari, tanggal 20 nantinya akan kita rapatkan dengan gubernur agar beliau menandatangani hasil finalisasi perusahaan yang dibolehkan tidak menggaji UMK karyawannya. Biasanya pada tanggal 20, perusahaan sudah harus membayarkan gaji pekerja,” ujarnya.
Sekedar diketahui, untuk besaran UMK Jatim tahun 2020, UMK tertinggi ada di ring satu Jatim, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Dimana UMK pekerja per bulan sebesar Rp 4,2 juta. Sedangkan UMK yang terendah ada di sembilan Kabupaten Kota sebesar Rp 1,9 juta per bulan. [rac]

Tags: