Salah satu pabrik gula di Jatim.
Pemprov Jatim,Bhirawa
Gubernur Jatim Soekarwo mengaku telah mengadukan persoalan gula ke Presiden RI, Joko Widodo. Alasannya, organ pemerintah yakni PTP menjual gula ke distributor sebesar Rp.13.000 – Rp.13.500 /kg sehingga harga di pasaran tak mungkin dijual di kisaran Rp.12 ribu/kg.
“Tadi saya sudah laporkan ke Presiden Jokowi bahwa harga Gula di Jatim tak mungkin di kisaran Rp12 ribu/kg karena organ pemerintah yakni PTP menjual ke distributor sebesar Rp.13.250-Rp.13.500 / kg,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo usai buka bersama bersama Forpimda Jatim di kantor negara Grahadi Surabaya, Kamis (9/6).
Diakui Pakde Karwo, sebelumnya pihaknya melaporkan ke sekretaris negara akan mengupayakan harga gula di Jatim di kisaran Rp.11.750/kg sehingga harga di pasaran bisa Rp.12 ribu/kg seperti keinginan Presiden Jokowo. Namun faktanya, beberapa pabrik gula dibawah naungan PTPN X dan XII seperti PG Gempol Kerep yang mulai melakukan proses giling pada pekan ini justru menjual ke distributor dengan harga yang tinggi.
“Makanya saya juga berharap KPPU ikut turun, agar harga gula bisa ditekan lagi. Mengingat, operasi pasar sudah tidak mungkin mampu menekan harga gula karena harga gula di penggilingan yang dijual ke distributor sudah diatas Rp.13.ribu/kg,” beber mantan Sekdaprov Jatim.
Menurut orang nomor satu di Pemprov Jatim, kebutuhan pangan di Jatim stoknya masih mencukupi namun harganya saja yang kurang bagus. “Stok pangan yang tinggal 1,5 bulan hanya bawang merah. Sedangkan untuk komoditas yang lain stoknya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 4 bulan ke depan,” beber Pakde Karwo.
Ia berharap pemerintah juga mengubah konsep pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dimana kalau sedang panen raya dan stok menumpuk, maka silahkan untuk diekspor. Sebaliknya, jika kondisi stok menipis, maka tidak ada salahnya untuk mengimpor agar stabilisasi harga pangan bisa tetap terjaga.
“Stok pangan yang kurang saat ini adalah lombok,bawang merah, bawang putih, kedelai dan daging. Maka tidak ada salahnya melakukan import untuk memenuhi kebutuhan itu. Sedangkan buffer stoknya pemerintah bisa menunjuk Bulog sehingga stabilisasi harga pangan bisa terjaga,” jelas Soekarwo. [cty]
