Tak Mau Direlokasi, PKL Demo di DPRD Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro,Bhirawa.
Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di kawasan seputar alun-alun Bojonegoroberunjukrasa. Mereka menggelar demo di gedungDPRD Bojonegoro, kemarin (8/1). Massa menuntut Pemkab Bojonegoro memperbolehkan lagi PKL berjualan di kawasan seputar alun – alun.
Setelah PKL berorasi didepan gedung DPRD Bojonegoro kemudian dipersilahkan masuk untuk mediasi didalam ruang dan ditemui ketua DPRD Bojonegoro Imam Solikin.
Imam Sholikin menuturkan, bahwa Bupati Bojonegoro punya harapan untuk menata semua yang ada di Bojonegoro untuk lebih baik, sehingga perlunya penataan baik dari PKL sendiri juga untuk perkembangan ke depan baik ekonomi atau perubahan yang kebih baik untuk kesejahteraan PKL.
“Untuk pembangunan Bojonegoro kedepan memang butuh saling mendukung baik pemerintah kabupaten maupun dari PKL, dan tidak menghalangi proses untuk Bojonegoro lebih maju dan PKL tetap bisa jualan,” kata Imam Sholikin.
Sementara itu, Ketua PKL Sumarjo menyampaikan, terkait relokasi PKL yang berada di seputar alun-alun, bahwa selama mereka berjualan sebelumnya aman tentram dan tidak ada masalah, namun setelah terbit SP (Surat Peringatan) terhadap PKL dan mereka mulai resah.
“ Disini temen temen menagih janji Bupati Bojonegoro dan nasib para PKL yang dipindah di Barat kantor Satlantas Jl. Hasyim Asari. Kita inginkan solusi agar para PKL jangan hanya janji yang tidak ditepati. Makanya para PKL menemui DPRD agar bisa menemukan dan membantu para PKL,” ujarnya.
Terpisah, Plt. Kepala Satpol PP Bojonegoro, Arief Nanang Sugianto mengatakan, penataan itu sebelumnya sudah diberitahukan kepada para PKL untuk segera pindah lewat surat pada akhir Desember 2019, namun para PKL bandel dan belum juga pindah, surat pemberitahuan kembali dilayangkan.
“ Jadi, intinya mempertegas agar PKL segera mensterilkan area alun-alun Bojonegoro, kalaupun masih ada PKL, Satpol PP akan menindak,” ujar Arief.
Adapun bunyi surat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 300/0048/412.208/2020 terkait penataan kawasan jantung Kota Bojonegoro bebas dari PKL yakni berbunyi;
Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan ketertiban umum pasal 12 ayat 7 huruf f yang berbunyi, setiap orang dan/atau badan di larang berjualan ada berdagang menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau.
Sebelum dikeluarkan surat dari Satpol PP, Pemkab Bojonegoro telah melakukan penataan atas PKL yang berada di pinggir jalan, terkait pembagian kawasan PKL di tiga lokasi yang ditunjuk.
Adapun tiga lokasi yang ditunjuk, yaitu area parkir belakang Taman Rajekwesi yang berada di Kelurahan Klangon dan Kelurahan Jetak, kemudian di Gedung UMKM diperuntukan bagi PKL yang berada di Jalan Patimura serta yang terakhir penataan PKL untuk menempati Jalan RA Kartini. [bas]

Tags: