Dr H Soekarwo
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menebar ancaman bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang ditunjuknya, jika tidak bisa netral mengisi kekosongan kepemimpinan kepala daerah di wilayahnya. Ancaman itu berupa pencopotan sebagai Pj yang banyak diidam-idamkan pejabat eselon II saat ini.
“Kalau nanti terbukti tidak netral maka pasti saya copot dan tak ada tawar-menawar. Dia ditunjuk sebagai Pj harus bisa mengurus pemerintahan di kabupaten/kota agar bisa berjalan dengan baik,” kata Gubernur Soekarwo usai melepas mudik gratis bus di kantor Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Selasa (14/7).
Tidak hanya bersikap tak netral, orang nomor satu di Jatim tersebut akan bertindak tegas jika dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, diketahui seorang Pj terlibat ‘bermain’. Kendati demikian, ia menjamin 19 Pj yang dipilihnya memimpin kabupaten/kota akan bersikap netral, meski secara subjektif tidak menjamin.
“Kalau secara institusi, saya jamin netralitasnya. Tapi secara subjektif, ini yang belum tentu karena namanya juga manusia. Bisa saja di tengah jalan berubah menjadi tidak netral karena berbagai hal. Tapi saya pastikan untuk saat ini semua bisa netral,” ungkap Pakde Karwo, sapaan lekatnya.
Pada tahap pertama ini, kata dia, sudah ada empat calon Pj yang akan ditempatkan di empat kabupaten. Yakni Kepala Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Wahid Wahyudi sebagai Pj Bupati Lamongan.
Kemudian, Kepala Dinas Peternakan Maskur sebagai Pj Bupati Ponorogo, Kepala Bakesbang Zainal Muhtadien sebagai Pj Kota Blitar, serta Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Sujono sebagai Pj Bupati Ngawi. “Yang terdekat Kabupaten Ngawi, karena akhir Juli ini sudah habis masa periode kepala daerahnya,” katanya.
Nantinya, total ada 19 Pj bupati dan wali kota dari pejabat eselon II Pemprov Jatim yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan di 19 daerah. Sesuai peraturan, kata dia, Gubernur berhak mengajukan tiga calon Pj ke Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disetujui salah satu nama diantaranya.
Khusus empat Pj yang sudah ditunjuk dalam waktu dekat akan dilantik oleh Gubernur Jatim sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Pelantikannya di Gedung Negara Grahadi dan sekarang menunggu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang akan turun dalam waktu dekat,” jelasnya. [iib]
