Tak Pakai Masker, 171 Pelanggar Disanksi Bersihkan Fasum di Gresik

Tak pakai masker disuruh bersihkan jalan umum. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik,Bhirawa
Karena tidak memakai masker, sebanyak 171 pelanggar dikenakan  sanksi. Mereka tertangkap oleh Satpop PP Pemkab Gresik saat meenggelar operasi, Selasa (23/6).  Mereka disanksi sosial membersihkan fasilitas umum.

Razia ini salah satu upaya untuk mendisiplinkan masyarakat agar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Pudak. Dalam Perda Gresik Nomer 22 tahun 2020 mengenai pelaksanaan transisi new normal, masyarakat diwajibkan memakai masker. Jika diindahkan, maka disanksi bekerja sosial atau didenda Rp 150 ribu.”Tadi kita menjaring 171 orang yang tak memakai masker di dua tempat. Mereka disanksi untuk bekerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Kami harap ada efek jera,” kata Kepala Satpol PP Gresik Abu Hassan, Selasa (23/6).

Hassan yang merupakan Kepala Bidang Penegakan Perda Satgas Covid-19 Gresik ini menuturkan pihaknya terus getol menyosialisasikan pencegahan Covid-19 dengan memakai masker, jaga jarak serta rajin mencuci tangan. Dia menerangkan setiap pelanggar diberikan dua opsi yakni membersihkan fasilitas umum seperti trotoar, pasar hingga alun-alun kota atau membayar denda sesuai ketentuan  Perbup.

“Mereka memilih untuk membersihkan fasilitas umum. Sebelum membersihkan, mereka memakai rompi terlebih dahulu,” ucapnya, menambahkan.

Razia itu  tak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, Hassan menyebut Satgas Covid-19 juga mengintruksikan di setiap kecamatan. Bahkan, rencananya akan ada personil TNI-Polri yang disiagakan.”Di era transisi, Bupati juga minta bantuan tenaga TNI Polri sebanyak 180 orang ditempatkan di tiap kecamatan untuk membantu mengawasi. Dan ini dilakukan setiap hari, agar masyarakat disiplin,” tegasnya.

Selain menyasar pengguna jalan yang kedapatan tidak memakai masker, Mantan Kepala BPBD itu menyatakan akan memantau pelaku usaha khususnya pemilik kafe maupun warung kopi yang berpotensi menjadi tempat kerumunan. Sesuai Perbup, setiap kafe maupun rumah makan harus melaksanakan Penegakan Protokol Kesehatan (PPK) dengan menyediakan tempat cuci tangan, handsanitizer, serta memberikan pola tempat duduk berjarak.
“Jadi kami juga mengimbau bagi pemilik usaha warung kopi, kage dan sebagainya agar terus melaksanakan. Jika memang ditemukan bergerombol maka kami tak segan melakukan penutupan,” ungkapnya. [eri]

Tags: