Foto ilustrasi ke depan, Keluarga Miskin hanya butuh menunjukkan kartu PBID untuk bisa berobat di Rumah Sakit
Kota Batu, Bhirawa
Sedikitnya 1200 jiwa warga kurang mampu akan menerima kartu Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Kartu yang diperuntukkan bagi warga miskin ini akan dibagikan pada bulan Agustus mendatang. Untuk program ini Pemkot Batu harus menyediakan anggaran sekitar Rp 300 juta.
“Sebanyak 1200 Kartu PBID ini merupakan tahap pertama. Direncanakan pada Agustus nanti kartu ini sudah bisa diberikan,”ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu drg.KartikaTriwulandari saat dikonfirmasi, Minggu (23/7).
Warga miskin Kota Batu yang menerima kartu PBID, bisa digunakan kartu ini untuk berobat. Adapun untuk menentukan dan mendata warga yang masuk kriteria miskin, Dinkes berkolaborasi dengan Dinas Sosial.
“Penerima PBID ini akan didata ulang setiap tahunnya. Karena itu penerima PBID ini bisa bertambah nantinya,”tambah Kartika.
Sementara, Kasi Bantuan Jaminan Sosial, Dinsos Kota Batu, Retno Probowati menambahkan, saat ini kelurag miskin (gakin) di Kota Batu yang akan berobat masih menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM). Namun penggunaan SPM ini hanya sementara saja, atau tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang.
Dengan kartu PBID ini, masyarakat yang sakit, terutama yang sakit kronis, tidak perlu lagi bolak balik mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). “Jadi hanya menunjukkan PBID sudah bisa berobat,”ujar Retno.
Ketika PBID dibagikan, lanjutnya, akan mempermudah bagi warga miskin yang biasanya mengurus SPM dengan diagnosa penyakit yang harus rutin berobat. Mereka tidak lagi terbebani dengan urusan administrasi yang berbelit.
PBID ini juga tidak membatasi jumlah keluarga. Apabila dalam satu keluarga ada yang sakit, dan mendapatkan rekomendasi dari RT/RW setempat, bisa diberi PBID juga. Karena itu dengan PBID ini Dinsos mampu berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan rentan miskin untuk penanganan dampak sosial masyarakat miskin di Kota Batu.
“Untuk menggali data masyarakat miskin, Dinas Sosial memiliki 24 relawan tangguh yang ada di setiap desa/kelurahan. Mereka akan bekerja sama dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat,” pungkas Retno. [nas]
