F. DKPP Sampang sosialisasi pengembangan garam rakyat pada petani garam sampang
Sampang,Bhirawa
Bantuan pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar) yang bersumber dari APBN 2015, dikeluhkan kelompok petani garam di Kabupaten Sampang. Pasalnya bantuan Pugar 2015 melalui APBN berupa geomembrane dinilai tak sesuai kebutuhan petani garam dengan ukuran masing-masing kelompok diberi jatah sama dengan ukuran 8×42.
Penolakan kelompok petani garam dilakukan pada acara sosialisasi pegembangan garam rakyat yang dilakukan Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan (DKPP) Sampang di aula Gedung Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Sampang. Mereka mendesak DKPP untuk menolak bantuan geomembrane yang tidak sesuai kebutuhan petani.
Kepala Dinas DKPP, Sri Handoyo Sudono, ia mengatakan jika memang pihak petani garam ingin menolak bantuan Pugar berupa geomembrane dari APBN 2015 maka harus segera membuat berita acara penolakan sebagai langkah kongrit, agar DKPP bisa menindaklanjut pada pemerintah pusat.
“Memang sejak awal kami sudah mendengar ada penolakan terkait bantuan geomembrane yang ukurannya dibatasi sama dengan ukuran 8×42 pada tahun 2015 ini, jika tahun 2014 lalu memang bantuan tersebut tergantung kebutuhan masing-masing kelompok.tambahnya,” kata Sri Handoko, Selasa (16/6).
Sementara itu Moh Yanto Ketua kelompok petani garam kelurahan Polagan Sampang Kota yang hadir dalam sosialisasi tersebut, ia menegaskan jika bantuan pugar berupa geomembrane atau geoisolator APBN 2015 dibatasi ukuran 8×42, maka mereka akan menolaknya karena tidak sesuai dengan ukuran meja tambak yang luasnya mencapai 16×100.
Jika bantuan itu diterima, maka para petani harus merombak total tambak yang mereka miliki ‘tidak hanya kelompok petani garam Kelurahan Polagan saja yang menolak bantuan pugar APBN 2015 tersebut, bahkan kami sudah mendengar hampir semua kelompok petani garam yang ada di Kabupaten Sampang yang berjumlah kurang lebih 297 kelompok akan menolaknya.tambahnya. [lis]
