Tak Susun RPB, Kepala Daerah Pemkab Sidoarjo Bisa Kena Sanksi

BPBD Kab Sidoarjo mengundang OPD dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB). [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2021 harus segera disusun oleh Kab Sidoarjo. Sebagai bahan masukan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati Sidoarjo terpilih.

Menurut tenaga ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Bambang Munarto, RPB harus segera disusun dan dibentuk karena itu amanat dari Kemendagri.

“Maka itu Kepala Daerah yang sampai tidak menyusun RPB ini bisa dikenai sanksi,” jelas Bambang, Senin (22/2) kemarin, saat memimpin Rakor penyusun RPB Kab Sidoarjo di ruang rapat Delta Karya Setda Sidoarjo.

Bambang mengatakan RPB disusun agar OPD terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana supaya tidak saling lempar tanggung jawab.

“Kalau sudah ada RPB nya, maka harus bisa menjalankan Tupoksinya masing-masing,” kata Bambang menegaskan kembali. Dalam kesempatan itu, tim leader dari Konsultan RPB Kab Sidoarjo, Dodik Feriyanto, berharapa keberadaan RPB supaya diatur dalam surat keputusan, Peraturan Bupati ataupun Peraturan Daerah.

Sama seperti yang ditegaskan Bambang Munarto, tenaga ahli BPBD Jatim, dibentuknya RPB supaya OPD terkait dalam menjalankab Tupoksinya untuk penanggulangan bencana di Kab Sidoarjo bisa sinergis.

Dodik menyebut salah satu contoh bencana yang rutin dihadapi oleh Kab Sidoarjo diantaranya banjir. Bencana ini terjadi karena geografis Kab Sidoarjo termasuk rendah.

Sejumlah wilayah kecamatan yang sering tertimpa bencana banjir, seperti Gedangan, Waru, Krembung, Jabon, Porong, Sidoarjo dan Tanggulangin.

Kepala BPBD Kab Sidoarjo, Dwijo Prawiro, minta masukan dari OPD terkait di Kab Sidoarjo dan lembaga terkait untuk penyusunan RPB di Kab Sidoarjo. Karena RPB merupakan dokumen skenario dalam penanggulangan bencana.

Dwijo sempat mengatakan terkait banjir yang sering melanda Desa Kedungbanteng dan Desa Banjarasri Kec Tanggulangin, mungkin perlu kajian yang spesifik. Sebab banjir disana kadang sampai 2 bulan baru surut.

Hasil sementara kajian bersama ITS Surabaya pada tahun 2020 lalu, karena adanya penurunan tanah. Pada tahun 2021 ini kajian tersebut masih akan dilanjut apa tidak masih belum tahu. Berbagai upaya telah dicoba dilakukan untuk penanggulangan banjir disana. Namun masih belum bisa 100% tertanggulangi.

“Kalau sampai betul telah terjadi penurunan geografis tanah di daerah itu, maka bahayanya akan luas sekali,” kata Dwijo. [kus]

Tags: