Tak Tepat Sasaran, Warga Persoalkan Data Penerima Raskin

Warga miskin di wilayah Kec  Sumbermanjing Wetan Kab Malang saat menerima raskin.

Warga miskin di wilayah Kec Sumbermanjing Wetan Kab Malang saat menerima raskin.

Kab Malang, Bhirawa
Warga Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang  mempersoalkan pembagian beras untuk warga miskin atau yang biasa disebut raskin. Sebab, setiap pembagian raskin yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.  Karena penerima raskin sebagian dari warga mampu dalam segi ekonomi, dan warga yang benar-benar miskin justru tidak terdaftar sebagai penerima.
“Kami meminta Pemkab Malang agar daftar penerima raskin dilakukan evaluasi atau didata ulang. Selama ini data yang dimiliki pengurus RT tidak sesuai dengan kondisi warga yang sebenarnya, dan terkesan mementingkan kelompok tertentu,” ungkap salah satu warga Desa Turirejo,  M Suyono kepada wartawan, Senin (5/1).
Dijelaskan Suyono, tidak hanya pembagian raskin yang tidak tepat sasaran, tapi juga terkait pembagian program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang sekarang di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)  diganti nama dengan  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),  juga tidak tepat sasaran. Karena warga yang memiliki dua kendaraan motor mendapatkan bantuan KKS. Sehingga hal tersebut telah menyebabkan keresahan pada warga yang benar-benar miskin.
Sementara itu, Camat Lawang  Tito Fibrianto HP mengatakan, keresahan warga miskin terkait pembagian raskin tidak hanya terjadi di wilayah Desa Turirejo saja, namun juga pada warga miskin di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Bahkan di seluruh Indonesia. Sebab, pendataan penerima raskin itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dan pihak kecamatan hanya menerima daftar penerima raskin. “Kami tidak berani mengubah daftar nama penerima raskin, karena itu kewenangan BPS,” tuturnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah di tingkat desa mengusulkan daftar nama penerima raskin yang baru kepada kecamatan, lalu pihak kecamatan meneruskan usulan nama warga miskin ke Pemkab Malang, selanjutnya dilaporkan ke BPS agar mengubah data lama penerima raskin. Sehingga data penerima raskin yang ada sekarang ini atau data lama, diganti dengan data yang baru.
Tito mengaku, bisa dipastikan jika setiap tahun akan terjadi perubahan tingkat perekonomian di tingkat masyarakat. Sebelumnya, ketika didata mereka masuk kategori miskin, tapi setahun kemudian status ekonomi mereka masuk pada pra sejahtera, dan ada juga yang masuk pada masyarakat sejahtera. Sementara, perubahan status ekonomi masyarakat tersebut, terjadi karena Pemprov Jatim dan Pemkab Malang sering menggelontorkan bantuan untuk warga miskin. “Sebelumnya bisa saja mereka tercatat sebagai warga miskin, beberapa tahun kemudian meningkat statusnya menjadi masyarakat pra sejahtera dan sejahtera,” jelasnya. [cyn]

Tags: