Petani Desa Ngadas, Kec Poncokusumo, Kab Malang ketika merawat tanaman sayur.
Kabupaten Malang, Bhirawa
Warga Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sepakat menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperuntukkan pada warga yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Padahal, warga di desa tersebut sebagian terdampak Covid-19, sehingga kehilangan pendapatan.
Kepala Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Mujianto, membenarkan, jika warganya yang terdampak Covid-19 menolak BLT yang dananya berasal dari DD. Dan alasan mereka menolak BLT karena mereka berkeyakinan ketika menerima BLT malah terpapar Covid-19. Sedangkan selama ini warga Desa Ngadas mayoritas sebagai petani, sehingga lebih memilih menolak BLT. “Mereka menolak BLT, karena BLT itu dipergunakan untuk dampak Covid-19, sehingga mereka takut terinveksi virus corona,” ungkapnya, Minggu (7/3).
Menurut dia, warga Desa Ngadas kini berjumlah 526 Kepala Keluarga (KK), dan dari jumlah tersebut mayoritas sebagai petani. Meski, ditengah Pandemi Covid-19 ini, ada sebagian warga kehilangan pendapatan, terutama pada warga yang hidupnya tergantung wisatawan. Karena wilayahnya ini jalan menuju tempat wisata Gunung Bromo, dan selama Pandemi Covid-19 ada pembatasan wisatawan yang akan menunju tempat wisata alam tersebut.
“Selama Pandemi Covid-19, warga Desa Ngadas tidak ada yang terpapar Covid-19, itulah yang membuat para warga sepakat untuk menolak menerima bantuan BLT DD dari pemerintah,” ujar Mijianto.
Artinya, lanjut dia, bahwa di Desa Ngadas sebagai desa zona hijau dan hingga kini tidak terdampak Covid-19. Sehingga kepercayaan warga kami, jika menerima BLT mereka takut terpapar virus tersebut. Sehingga dirinya tidak bisa memaksa warga untuk menerima BLT sebagai dampak Covid-19. Karena warga memiliki kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang mengalakan segalanya, termasuk tidak mau menerima BLT dari pemerintah.
“Perekonomian di Desa Ngadas tetap stabil, meski ditengah pandemi Covid-19. Bahkan, mereka lebih memilih mencari rezeki dari sektor lainnya ketimbang ngotot menjalankan sektor perekonomian dibidang wisata saat pandemi seperti sekarang ini,” terangnya.
Mujianto mengatakan, perekonomian di desa stabil, karena mayoritas warga disini sebagai petani. Sedangkan usaha sektor pariwisata untuk saat ini sebagai pekerjaan sampingan. Sehingga bukan menjadi mata pencahariaan yang utama, seperti persewaan home stay dan mobil jeep. Namun, masuk pada Pandemi Covid-19 mereka lebih memilih tidak menerima tamu, sebelum pandemi selesai. Dengan adanya taat peraturan pemerintah, yakni mentaati protokol kesehatan, maka Desa Ngadas sebagai salah satu desa di Kabupaten Malang zona hijau Covid-19.
“Selama Covid-19 berlangsung, alhmadulillah warga kami tidak ada satu pun yang terinveksi virus itu. Meski begitu, warganya tetap mematuhi protokol kesehatan, dan wisatawan yang akan ke Gunung Bromo kita batasi sesuai dengan aturan pemerintah,” tandas dia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji mengatakan, dari 378 desa di Kabupaten Malang, hanya Desa Ngadas yang menolak BLT bagi warga yang terdanpak Covid-19, yang dananya bersumber dari DD. Sebabm Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa tersebut sudah tercukupi dengan bantuan yanng bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos). Sedangkan total pagu DD di Kabupaten Malang sebesar Rp 388,6 miliar.
“KPM yang ada di Desa Ngadas sudah dapat dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos,” ungkap dia. [cyn]
