Pada tahun ini banyak daerah Indonesia mengalami tantangan ekonomi yang cukup berat karena pandemi Covid-19 yang salah satunya terjadi di Kota Mojokerto. Pemerintah kota Mojokerto telah melakukan berbagai cara untuk menghambat laju penularan Covid-19.
Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto salah satunya ialah PPKM yang diberlakukan sejak pertengahan Covid-19 hingga akhir-akhir ini. PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto berdampak besar bagi warga kecil yang dimana menghambat aktivitas produksi barang dan jasa yang dimana membuat banyak penghasilan warga menurun serta banyak memunculkan pengangguran.
Seiring berjalannya waktu banyak penduduk yang mulai kehilangan sumber penghasilannya, sehingga seharusnya pemda memberikan anggaran subsidi kepada mereka yang menjadi korban anjloknya ekonomi semakin direalisasikan agar lebih merata. Sayangnya kemampuan keuangan pemda (APBD) saat ini mengalami penurunan yang dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan produk domestic regional bruto, kemudian pendapatan pajak daerah juga menurun yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pemasukan dan pengeluaran.
Pendapatan para warga Mojokerto mengalami penurunan yang tinggi, sehingga banyak warga kecil yang terpaksa berhutang kepada lembaga swasta. Tidak hanya mereka yang mulai berhutang tetapi juga banyak mengalami kesusahan dalam membayar tunggangannya.
Pada sisi lain di Kabupaten Mojokerto juga terkenal dengan wisata Watu Blorok yang ada di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pada awalnya wisata ini sungguh ramai dan sering dikunjungi oleh pengunjung. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan para pelaku usaha pariwisata di wisata Watu Blorok ini.
Mayoritas dari mereka mengalami perubahan penghasilan selama pandemi Covid-19 penurunan penghasilan mereka sangat banyak, lebih dari 75% dari pendapatan sebelumnya. APBD Kabupaten Mojokerto pada tahun ini mengalami penyusutan karena adanya dampak Covid-19sebesar Rp52,1 miliar. Covid-19 telah membuat banyak kemunduran pada sektor ekonomi.
Maka, untuk memperbaiki masalah tersebut, Pemerintah Mojokerto telah mengeluarkan dana APBD sebesar Rp.41 miliar yang nantinya akan digunakan sebagai progam inkubasi bisnis yang mendatang. Progam ini merupakan progam yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bisnis pada warga Mojokerto agar mereka dapat merintis bisnis mereka sendiri.
Shintya Kurniawati
Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Program Studi Administrasi Publik
