Tanah Kavling Dijadikan Perumahaan Tanpa Izin Marak di Kabupaten Malang

Tanah kavling yang dijadikan perumahan di Desa Wonomulyo, Kec Poncokusumo, Kab Malang, yang diduga tanpa memiliki izin. (cahyono/Bhirawa)

Kab Malang, Malang
Tanah kavling yang dijadikan perumahan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) di wilayah Kabupaten Malang semakin hari semakin bertambah. Sehingga hal ini telah meresahkan masyarakat kabupaten setempat. Dan keresahaan masyarakat tersebut karena tidak sedikit pemilik bangunan telah mengabaikan kepentingan umum.  

Misalnya, ungkap salah satu warga di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Arief Budi Nurcahyo, Kamis (12/11), kepada Bhirawa, pemilik bangunan tidak membangun drainase air buangan. Sehingga hal itu sering menimbulkan melubernya air di area bangunan, yang mana jalan kampung digenangi air ketika diguyur hujan. Bahkan, pemilik lahan dan bangunan belum mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang.

“Padahal, berdasarkan informasi yang kami peroleh, bahwa Kepala DPMPTS Kabupaten Malang Subur Hutagalung dengan tegas tidak akan memberikan izin mendirikan perumahan diatas tanah kavling, karena hal tersebut telah merugikan pembeli,” ujarnya.

Meski sudah ada ketegasan dari Kepala DPMPTS, terang Arief, tapi masih ada masyarakat yang membangun perumahan diatas tanah kavling. Seperti di wilayah Kecamatan Poncokusumo, kini marak tanah kavling dijadikan perumahan. Sehingga harus ada ketegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Dan jika hal itu dibiarkan, tidak hanya meresahkan warga disekitar perumahaan, tapi tentunya akan merusak lingkungan.

Tentunya, kata dia, tanah kavling yang dijadikan perumahan yang jelas tidak memiliki site plan. Karena untuk membangun perumahan harus memenuhi syarat, diantaranya site plan, fasilitas umum (fasum), dan pengembang perumahan harus juga menyediakan tempat pemakaman.

“Tapi sepertinya, rata-rata pemilik tanah kavling yang dibangun perumahaan tidak menyediakan fasilitas yang di syaratkan oleh Pemkab Malang,” papar dia.

Secara terpisah, Kepala DPMPTS Kabupaten Malang Subur Hutagalung membenarkan, jika dirinya akan menolak izin penjualan tanah kavling tanpa adanya kelengkapan yang disyaratkan. Karena selain tidak memiliki site plan, juga tidak tersedia fasum dan fasilitas sosial (fasos), sehingga hal itu telah merugikan pembeli. Sedangkan dalam site plan tersebut diatur tentang adanya kewajiban pengembang untuk menyediakan fasum dan fasos seperti tempat pemakaman.

Sedangkan, kata dia, ada beberapa tanah kavling yang dibangun perumahan di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, kemungkinan besar izin belum kita terbitkan. Sehingga untuk mengetahui kebenaran banyak tanah kavling yang dibangun perumahan di Poncokusumo, maka pihaknya akan mengecek ke lapangan.

“Dan jika nanti memang belum mengantongi izin, yang jelas ada sanksi, namun hal itu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda),” tegasnya.

Subur menambahkan, dalam penyediaan fasum dan fasos, ada prosentase yang diatur melalui regulasi pada daerah masing-masing. Dimana nantinya, fasum dan fasos di kawasan tanah kavling yang akan dijadikan perumahan tersebut diserahkan ke pemerintahan daerah. Sehingga izin site plan menjadi penting, karena tanpa ada izin tersebut, maka kita tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk perizinannya.

“Untuk itu, dirinya menghimbau pada masyarakat yang akan membeli rumah di atas tanah kavling, untuk bertanya kelengkapan legalitas saat akan membeli tanah kavling dan perumahan kepada DPMPTS” pintanya.(cyn)

Tags: