Tanah Kavling Rugikan Pembeli, Dinas Pelayanan Terpadu Tolak Pengusaha Ajukan Izin  

Ruang pelayanan DPMPTSP Kab Malang, Desa Kedungpedaringan, Kec Kepanjen, kabupaten setempat

Kab Malang, Bhirawa
Investor yang menginvestasikan usaha perumahan di wilayah Kabupaten Malang terus meningkat. Sehingga dengan meningkatnya pembangunan perumahan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten setempat telah membatasi dalam memberikan izin, terutama pada penjualan tanah kavling.

Sebab, kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang Subur Hutagalung, Kamis (22/10), kepada Bhirawa, masyarakat yang memiliki usaha penjualan tanah kavling telah merugikan pembeli. Karena pengusaha yang bidang usahanya jual beli tanah kavling tidak dilengkapai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), utamanya adalah lahan pemakaman. “Sehingga ketika mereka mengajukan izin, maka dirinya tidak akan memberikan izin, baik itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO) maupun izin Site Plan,” tegasnya.  

Karena, lanjut dia, syarat untuk membangun perumahan syarat yang harus dipenuhi, pengembang, yakni harus melengkapi fasum dan pemakaman. Tapi untuk tanah kavling tidak memenuhi syarat, sehingga jika ada masyarakat yang mengajukan izin pengurusan IMB tanah kavling kita tolak. Selain itu, gambar yang ada di sertifikat tanah bentuk teriris-iris, atau tidak ada Site Plan-nya (rencana tampak). Sehingga hal itu yang menyulitkan untuk mengeluarkan izin tanah kavling.

Sedangkan, kata Subur, site plan tersebut diatur tentang adanya kewajiban pengembang untuk menyediakan fasum dan fasos. Dan masih banyak pengusaha perumahan di Kabupaten Malang ini, yang memang senghaja menghindari untuk menyediakan fasum dan fasos. Dan jika diberikan izin, maka yang dirugikan adalah pembelinya. “Jadi selama dirinya menjabat sebagai kepala DPMPTSP Kabupaten Malang, tidak akan memberikan izin kepada pengusaha yang menjual tanah kavling,” paparnya.

Menurutnya, dalam penyediaan fasum dan fasos tersebut, ada prosentase yang diatur melalui regulasi daerah masing-masing. Diman anantinya, fasum dan fasos di kawasan tanah kavling yang akan dijadikan perumahan tersebut diserahkan ke Pemerintahan Daerah. Sehingga izin Site Plan menjadi penting, Karena tanpa ada izin tersebut, tentunya dirinya tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk perizinannya.

“Untuk itu, dirinya megimbau kepada masyarakat agar sebelum membeli tanah kavling, bertanya terlebih duhulu kelengkapan legalitas perumahan kepada dinas terkait. Hal ini agar pembeli nantinya dikemudian hari tidak terjadi masalah perizinan,” pintah Subur.(cyn).
 

Tags: