Tanda Tangan Terkumpul, DPR Siap Interpelasi

Gedung DPR RI

Gedung DPR RI

Jakarta, Bhirawa
Tekad Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menginterpelasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bulat. Itu terlihat dengan terkumpulnya tanda tangan anggota dewan yang tergabung dalam fraksi di KMP. Pernyataan sikap KMP tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I Kompleks DPR, Jakarta, Senin (24/11). “Kami seluruh pemimpin fraksi (Golkar, PKS, Gerindra, dan PAN) sepakat untuk memfasilitasi hak anggota DPR untuk menggunakan hak interpelasi guna mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Hak tersebut akan kami sampaikan pada Rabu (26 November) ke pimpinan DPR,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan bahwa interpelasi untuk mempertanyakan ke pemerintah soal kenaikan harga BBM. “Itulah dasar hak ini digunakan, yaitu untuk mewakili rakyat,” ungkap Desmond.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dia menyebutkan banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang alasan pemerintah menaikan harga BBM. “Kami tidak mungkin membiarkan, langkah apapun yang sesuai konstitusi akan kami gunakan,” tegas Jazuli.
Sampai saat ini, sebanyak 18 tanda tangan sudah berhasil digalang dari 25 jumlah minimal dukungan. Jika sudah mencukupi, maka, pengajuan interpelasi akan dibawa ke pimpinan DPR.
Untuk diketahui Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, premium dan solar, Senin (17/11) malam. Kenaikan efektif terhitung Selasa (18/11) pukul 00.00. Jokowi  mengaku dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, hingga akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi.  Keputusan ini memantik beragam reaksi pro dan kontra. Demo penolakan terhadap kenaikan BBM masih berlangsung di sejumlah daerah hingga kini.
Sejumlah fraksi yang tergabung dalam KMP  berpendapat kenaikan BBM saat ini bukan waktu yang tepat karena harga minyak dunia sedang mengalami penurunan, di bawah 75 dollar AS per barel  dan jauh dari asumi APBNP 2014 sebesar 105 dollar AS per barel. Belum lagi pemerintah baru saja menaikkan tarif dasar listrik dan gas elpiji. Keadaan ini akan membebani masyarakat karena kebutuhan yang mengalami kenaikan akan mengakibatkan terjadinya inflasi.
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penggalangan tanda tangan itu juga dihadiri Yandri Susanto dan Totok Daryanto (Fraksi PAN), Misbakhun (Fraksi Golkar), Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), dan Aboe Bakar Alhabsy (Fraksi PKS).
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo tak terima wacana interpelasi dari KMP kepada Presiden Jokowi atas kenaikan harga BBM dituding akan menjadi biang kegaduhan politik di Indonesia. “Justru pertanyaannya dibalik, kegaduhan yang ada ini akibat ulah pemerintah. Kalau bukan kami (KMP) yang mengkritisi, siapa lagi?” tegas Bambang.
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu melanjutkan bahwa maraknya demonstrasi dan aksi yang terjadi di masyarakat telah menunjukkan betapa publik kecewa dan merasa terbebani dengan kenaikan harga BBM tersebut.”Siapa lagi yang membela aspirasi masyarakat yang ingin BBM tidak naik, KIH? Tidak mungkin, dia pasti mendukung (pemerintah),” katanya.
Bahkan, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mencurigai ada opini-opini yang digulirkan oleh mafia-mafia BBM untuk mempertahankan kebijakan pemerintah tersebut. “Kalau opini (yang membenarkan kenaikan BBM) digulirkan maka itu mafia ingin melindungi kepentingan pemerintah agar aman dan mafia bisa menikmati apa yang bisa dinikmati,” tukasnya.
Sementara itu Presiden Jokowi tampak santai menanggapi rencana interpelasi DPR. Menurutnya, DPR tidak pernah mengeluarkan interpelasi kepada semua presiden saat menaikkan harga BBM. “Berapa puluh kali kita menaikkan BBM, apa pernah namanya interpelasi itu? Apa pernah saya tanya,” ucap Presiden Jokowi di Istana Bogor. [ira,cty,ins]

Tags: