Anggota MPR-RI Ridwan Hisyam
Kota Malang, Bhirawa
Anggota MPRRI Ridwan Hisyam usai melakukan diskusi bertajuk Reaktualisasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kertanegara Malang, Senin 5/10 kemarin mengatakan jika tanpa GBHN negara ini tidak tanpa arah.
Menurut politisi Partai Golkar ini, GBHN mutlak diperlukan, agar arah kebijakan nasional bangsa ini, tidak hanya bergantung dari kehendak Presiden saja. Tetapi siapapun Presidennya harus menjalankan GBHN tersebut.
“Jadi GBHN itu diperlukan agar arah bangsa kita ini terarah dan jelas, jadi siapapaun pemimpinya harus menjalankan GBHN tersebut. Agar pembangunan berjalan secara berkesinambungan,” kata Ridwan Hisyam.
Pihaknya bersama dengan elemen masayarakat lainnya, akan terus mencari masukan pentingnya GBHN menjadi pegangan bagi seorang pemimpin. Makanya melalui forum diskusi bersama akademisi dan masyarakat, dia ingin mendapatkan masukan yang kongkrit.
‘Kita baru memulai untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, ternyata mereka mayoritas menginkan agar pembangunan bangsa ini, terarah dan berkesinambungan, makanya dibutuhkan landasan berupa GBHN,” tuturnya.
Diakui dia tanpa ada landasan GBHN sejak era reformasi bergulir, memberikan dampak pada pembangunan yang terkesan berjalan hanya segmental saja, dan mengikuti kehendak partai pemanang pemilu saja. Padahal negara ini milik semua elemen masyarakat, bukan hanya partai teretntu saja. Apalagi, masyarakat ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 sudah diambang pintu, dan Indonesia memiliki peranan penting. Makanya kata dia, GBHN harus dihadirkan kembali. Tentunya melalaui re- amandemen ke 5 Undang-undang Dasar 1945.
“Amandemen itu, sebuah keharusan, manakala ada kepentingan yang lebih mendesak untuk bangsa dan negara ini. Jadi jika banyak desakan dari seluruh elem masyarakat maka amandemen itu sangat realistis, dan harus dilakukan,”tambahnya. Ketika munculnya ide kembali pada GBHN, pihaknya menegaskan bahwa wacana itu tidak akan mengembalikan bangsa ini pada Orde Baru. Karena ketika jaman Orde Baru GBHN menjadi satu-satunya pedoman pembangunan bangsa.
“Kalau ada penilaian ingin mengembalikan pada Orde Baru itu, sangat naif dan tidak masuk akal, karena eranya sekarang sudah era reformasi. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah kebersamaan bangsa ini, dalam pembangunan,”tandasnya.
GBHN, urai dia, merupakan catatan dan rencana pembangunan yang meruapkan keinginan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, karena ditetapkan atau dibuat oleh MPR, yang dilaksanakan oleh Presiden.
“Penjabaranya dilakukan oleh Presiden, jadi Presiden dalam memimpin bangsa selama lima tahun tidak boleh menyimpang dari GBHN, kalau menyimpang MPR yang akan mengingatkan. Bahkan Presiden bisa di turunkan karena melanggar GBHN,”pungkasnya. [mut]
